Alutsista hingga Freeport Belum Pakai B20, Darmin Minta Diaudit

Jakarta - Pemerintah memberi kelonggaran kewajiban penggunaan biodiesel B20 untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan alat tambang Freepot Indonesia. Namun, untuk pengecualian ini mesti didukung data hasil audit.

"Katanya, karena Freeport karena alasan ketinggian, katanya bisa menyebabkan beku CPO-nya. Kita bilang audit, kalau audit tidak mendukung tidak bisa," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam peluncuran perluasan B20 di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2018).

Baca juga: Penggunaan B20 Dikeluhkan, Darmin: Sudah Dipakai 2,5 Tahun

Selain Freeport, pemerintah juga akan meminta hasil audit terkait penggunaan alat-alat pertahanan. Dia mengatakan, TNI sudah meminta waktu audit selama dua bulan.

"TNI memang meminta kalau untuk angkutan B20, orang, barang. Tapi untuk alat tempurnya masih minta diaudit dua bulan dari sekarang tapi nggak apa-apa, tapi kita harapkan yang audit punya kredibilitas bagus," ungkapnya.

Baca juga: Darmin: Kebijakan B20 Hilangkan Defisit Neraca Dagang

Bukan hanya itu, pemerintah juga akan menagih hasil audit dari PT PLN (Persero).

"Di PLN ada pembangkit nggak banyak, 1-2 ada pembangkit yang dasarnya turbin aero dinamis. Walaupun idealnya turbin macam ini gas bukan solar, kita bilang boleh masukan. Pemeriksaan sudah ada belum? Sudah. Siapa? BPPT, baik serahkan auditnya," tutupnya. (ara/ara)