"Prinsipnya, kalau pemerintah bangun jalan sendiri, di-operate sama Jasa Marga, lalu digratisin, boleh-boleh saja. Tapi kalau swasta, duduk dong dan jangan seenaknya, setelah 30 tahun terus digratisin. Lalu, kalau shareholders saya nggak bagi dividen tapi membantu support pemerintah dengan membangun lebih banyak tol, jangan diputuskan hubungan pertama (lama ) dan kedua (baru) dong," kata Tito kepada detikFinance dalam wawancara eksklusif di Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Lanjut Tito, wacana penggratisan tol bisa memberikan sentimen negatif untuk bisnis tol di masa depan bagi investor. Pasalnya, investor bisa mendapatkan ketidakpastian akan keberlanjutan investasinya di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita itu nggak sadar, kalau seorang pemimpin atau calon pemimpin itu ngomong, itu akan ada dampaknya ke bisnis. Maksudnya, siapapun pemimpin atau calon pemimpin, jangan membuat ketidakpastian, instability, pertanyaan, karena orang mau invest di Indonesia, bukan bicara potensi tapi stabilitas moneter, fiskal, politik," tambahnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan tarif jembatan tol Suramadu. Jembatan tol tersebut dibangun menggunakan dana APBN dan keputusan membebaskan tarif setelah masa operasi yang diberikan ke Jasa Marga sudah habis.
Pembebasan tarif jembatan tol Suramadu lantas direspons Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dengan mengkaji pembebasan tarif jalan tol lainnya jika terpilih sebagai Wakil Presiden periode selanjutnya. Namun pembebasan tarif juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya kondisi keuangan negara atau APBN.
Tonton juga 'Sandiaga Bantah Tiru Strategi Trump':
(eds/hns)