Pengusaha Sebut Kebijakan DNI Buru-buru, Ini Jawaban Luhut

Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani menyebut bahwa pemerintah buru-buru dalam mengambil kebijakan daftar negatif investasi (DNI). Dalam kebijakan DNI tersebut sebanyak 25 bidang usaha bisa dikuasai asing.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah hal tersebut.

"Tadi banyak penjelasan yang tidak clear," kata Luhut di sela Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: Alasan Pemerintah Bebaskan 25 Bidang Usaha 100% untuk Asing

Luhut mengatakan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sudah memberikan penjelasan mengenai DNI. Bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI karena minim investasi.

"Tadi dijelaskan Pak Darmin,contoh ada investasi ratusan miliar masuk UMKM. Kenapa di situ nggak ada orang datang ya dikeluarin jadi boleh orang asing," ujar Luhut.

Mengenai usaha budidaya koral atau karang hias yang dilepas ke asing, Luhut mengatakan masih dipertimbangkan.

Baca juga: 25 Bidang Usaha Bisa 100% Asing, Pengusaha: Jangan Buru-buru

"Kita lagi timbang tadi. Tadi Presiden memutuskan kalau bahaya ya nggak usah dibuka tutup saja," kata Luhut.


Tonton juga 'Luhut Jawaban Kritik Besarnya Dana Acara World Bank-IMF di Bali':

[Gambas:Video 20detik]

(ara/zlf)