Jakarta -
Setelah lama menjadi minoritas dalam kepemilikan saham di PT
Freeport Indonesia, kini pemerintah melalui PT
Inalum (Persero) membayar lunas penantian lama tersebut.
Indonesia akhirnya menguasai 51,2% saham perusahaan tambang besar asal Amerika Serikat (AS) tersebut, dari sebelumnya hanya menguasai sebesar 9,36%.
Inalum membayar US$ 3,85 miliar atau Rp 56 triliun untuk mengakuisisi 51% saham tersebut.
Pengambilalihan saham
Freeport pun diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (
Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ceritanya selengkapnya yang dirangkum
detikFinance, Jakarta, Sabtu (22/12/2018).
Awalnya, Menteri ESDM
Ignasius Jonan menggelar pertemuan dengan Menteri BUMN
Rini Soemarno dan Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kementerian ESDM.
Setelah bertemu, semuanya langsung bergegas ke Istana Presiden untuk melaporkan proses pengambilalihan 51,2% saham Freeport sudah selesai ke Jokowi. Bahkan, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson pun ikut menghadap Presiden Jokowi.
Pertemuan berlangsung pada pukul 15.00 WIB, dan berjalan selama satu jam 30 menit. Kemudian, pada pukul 16.29 WIB Presiden Jokowi mengumumkan pelunasan pembayaran saham Freeport Indonesia.
"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait, dari Dirut Inalum dan dari CEO dan dirut PT Freeport McMoRan, disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatan tersebut.
Jokowi mengatakan, kemarin menjadi hari bersejarah akhirnya Indonesia punya andil dalam operasi Freeport di Indonesia. Dengan menguasai 51% saham Freeport maka Indonesia menjadi pengendali mayoritas terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
"Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973, dan kepemilikan mayoritas ini kita gunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018).
Ia menambahkan, dengan penguasaan 51% saham Freeport Indonesia, maka negara bakal mendapat keuntungan lebih besar dari aktivitas pertambangan di tanah Papua tersebut. Tak lagi hanya dari pajak, melainkan juga dari royalti, dividen atau bagi hasil keuntungan dan pendapatan lainnya.
"Tadi disampaikan bahwa nanti income, pendapatan baik dari pajak maupun bukan pajak, royalti. Semuanya tentu lebih besar dan baik. Inilah yang kita tunggu," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, bersamaan dengan pelunasan pembayaran saham Freeport Indonesia tersebut, berbagai persoalan terkait juga telah rampung.
Salah satu permasalahan yang telah diselesaikan adalah terkait pengolahan limbah perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Masalah lain yang juga sudah diselesaikan adalah terkait kesepakatan pembangunan smelter sehingga hasil tambang Freeport Indonesia tak lagi diekspor dalam bentuk mentah melainkan diolah di Indonesia. Dampaknya, nilai tambah industri tanah air akan semakin meningkat.
"Terakhir, untuk hal berkaitan dengan lingkungan, berkaitan smelter semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit. Tinggal bekerja saja," tegasnya.
Perlu diketahui, selama ini proses akuisisi saham Freeport Indonesia sempat terkendala masalah pengolahan limbah hasil tambang.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
