.webp)
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap ke depan, pembangunan MRT dapat mengandalkan dana-dana dari swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dia pun menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan kawasan berorientasi transit di sepanjang koridor MRT Jakarta agar dapat menutupi pembiayaan selain keuntungan dari pendapatan tiket.
"Saya mendorong pengembangan MRT Jakarta melalui TOD dengan skema KPBU, karena kita juga ingin nanti ada dampak ekonomi dari keberadaan MRT ini," katanya di Jakarta, Jumat (1/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk skema KPBU dengan pengembalian investasi user pay, pendapatan komersial TOD digunakan sebagai tambahan pengembalian investasi. Sementara skema KPBU dengan pengembalian investasi Availability Payment (AP), pendapatan tarif dan komersial dari TOD yang dikelola paying agent digunakan untuk membayar AP Badan Usaha," tambahnya.
Untuk tahap I Koridor Lebak Bulus-Bundaran HI, jumlah penumpang ditargetkan 412.000 per hari pada 2020, sementara untuk Tahap II Koridor Bundaran HI-Lebak Bulus ditargetkan 630.000 penumpang per hari pada 2037, didukung Traffic Demand Management (TDM) dan Transit Oriented Development (TOD).
Hal ini tentu menjadi indikator baik yang bisa dipakai oleh MRT Jakarta. Menurut benchmarking Hongkong, TOD didesain untuk 44% residensial, 18% perkantoran, 16% ritel (kuliner, fesyen, kriya, dan musik), 12% lain-lain, dan 10% hotel.
Sebagai informasi, untuk tahap I Koridor Lebak Bulus-Bundaran HI, komitmen yang telah diberikan JICA dalam bentuk bantuan pembangunan MRT sebesar ¥ 50,01 miliar dan on-going sebesar ¥ 96,7 miliar, sehingga total pinjaman tahap I sebesar ¥ 146,7 miliar.
Untuk Tahap II Koridor Bundaran HI-Kampung Bandan, pinjaman yang on-going sebesar ¥48,4 miliar dan yang dalam proses rencana pinjaman sebesar ¥138,1 miliar sehingga total pinjaman tahap II adalah ¥186,59 miliar.
Pinjaman yang diteruspinjamkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil pembiayaan luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, persyaratan dan risiko penerusan pinjaman, serta kesesuaian dengan kebijakan pemerintah.
Bangun MRT Jangan Mikir Untung
Bambang mengatakan pembangunan moda raya terpadu atau MRT di kota-kota di Indonesia tak harus menunggu proyek tersebut layak secara finansial. Khususnya di perkotaan, moda transportasi yang mengangkut banyak penumpang seperti MRT harus segera dibangun.
"Sampai kapan pun proyek MRT di mana pun di dunia, jarang yang bisa profit. Harusnya, kita berpikir economic benefit. Mungkin uang secara riil tidak kelihatan, tapi manfaatnya dapat dihitung dengan pendekatan ekonomi, bukan dengan pendekatan finansial," kata Bambang.
Menurutnya, jika pendekatan finansial selalu menjadi keputusan utama maka pembangunan infrastruktur di suatu kota akan sulit dilakukan. Hal ini terlihat dari MRT Jakarta yang sudah lama diinisiasi namun baru bisa terwujud sekarang.
"Kalau kita terlambat membangun infrastruktur akan ada wasting of resources, energy, dan money. Kita benar-benar telah menyia-nyiakan potensi ekonomi yang harusnya sudah berkembang sejak 1990-an, kita diamkan hingga 2013. Yang menyedihkan masih ada diskusi klasik tentang financial benefit versus economic benefit," ujar dia.
"Kita juga harus memandang MRT Jakarta bukan hanya sekadar alat transportasi semata, tapi juga sarana untuk mendorong perekonomian," tambah Bambang. (eds/ara)
