.webp)
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi mengatakan skema buy the service ini merupakan bagian dari rencana pemerintah mengatasi kemacetan di kota-kota besar yang semakin padat di Indonesia. Hal ini berbeda dengan layanan bus metro sebelumnya yang dilakukan oleh Pemda karena swasta akan menjadi operator layanan tersebut.
"Operator nanti dari swasta, yang menerima manfaat adalah masyarakat di kota-kota itu. Ini sudah direncanakan sejak awal dan tinggal kita jual konsep ini ke daerah untuk bisa dapat dukungan," kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemkot atau Pemda nantinya akan menjadi fasilitator demi memuluskan rencana ini, termasuk menentukan trayek dan penyediaan shelter atau halte. Sementara operator akan dijalankan oleh swasta.
Adapun layanan buy the service nantinya akan mirip seperti yang sudah dilakukan di Jakarta lewat TransJakarta. Layanan ini akan menjadi backbone transportasi umum di perkotaan dan menjangkau daerah-daerah di sekitarnya.
"Program ini akan lebih baik dari BRT yang sebelumnya. Kita akan padukan mana yang BRT dan buy the service. Jadi dari 1 kota akan melayani beberapa kota, atau mungkin kabupaten," kata Budi.
Budi mengatakan layanan buy the service akan menyediakan harga yang terjangkau sehingga masyarakat mau beralih menggunakan transportasi umum. Selain menjual layanannya, buy the service juga akan terintegrasi dengan layanan angkutan umum lain yang telah lebih dulu eksis di kota tersebut.
"Kita juga nggak mau buy the service ini membuat angkutan lain nggak terangkat. Untuk angkutan yang eksisting akan jadi feeder. Harapan kita aspek sosial yang akan jadi kecemburuan dan sebagainya akan di-minimize," kata Budi.
Pemerintah menargetkan lelang layanan buy the service bisa dimulai pada Oktober atau November 2019 mendatang. Dengan demikian diharapkan layanan buy the service bisa dimulai pada awal 2020.
(eds/fdl)
