.webp)
Butuh dana Rp 466 triliun untuk mewujudkan pindah ibu tersebut. Jelas, itu bukan dana yang sedikit.
Meski begitu, hingga saat ini belum tampak skema yang detil terkait pembiayaan pindah ibu kota tersebut. Lalu, skema apa yang bisa diambil pemerintah?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tukar Guling Aset Paling Mungkin
|
Foto: Infografis Pindah Ibu Kota (Tim Infografis: Zaki Alfarabi)
|
"Pertama murni APBN, APBN nggak mungkin, nggak punya uang. Dan kedua pemerintahan menghindari persetujuan DPR setiap tahun," kata Said kepada detikFinance, Rabu (28/8/2019).
Said mengatakan, skema sewa juga sulit terlaksana. Sebab, swasta menghindari mekanisme pemeriksaan.
"Maksudnya begini, swasta membangun semua. Kemudian, pemerintah menyewa tiap tahun sampai selesai. Itu biasanya swasta tidak mau karena tiap tahun dia diperiksa BPKP, BPK, KPK biasanya swasta nggak mau," jelasnya.
Selanjutnya, build operation transfer (BOT) juga kemungkinannya kecil. Skema BOT sendiri seperti halnya membangun tol. Jadi, swasta membangun terlebih dahulu dengan masa pengelolaan tertentu. Kemudian, diserahkan ke pemerintah.
"Kelihatannya swasta juga menghindari. Itu prospek untungnya kecil," kata Said.
Pembiayaan paling memungkinkan ialah skema keempat atau tukar guling aset. Menurutnya, aset pemerintah akan dilepas pemerintah, lalu swasta membangunkan infrastruktur di ibu kota baru tersebut.
"Dikasih swasta, dijual swasta, swasta membangunkan ganti itu," terangnya.
Pakai Tukar Guling, Aset DKI Bakal Dikuasai Konglomerat
|
Foto: Pindah Ibu Kota (Denny Pratama/Tim Infografis)
|
Terlebih, hanya sedikit orang atau grup pengembang yang punya dana besar. Biaya pemindahan ibu kota sendiri mencapai Rp 466 triliun.
"Itu titik rawannya, kan ada dua tempat. Satu, proses ruislag yang ada di sini, aset yang ada. Kedua proses proyeknya, karena proyeknya dikerjakan sendiri, nggak lewat lelang," jelasnya.
"Dan yang kemungkinan besar terjadi, karena yang punya uang triliunan rupiah kita tahu semua, tidak banyak orang. Bisnis properti kan hanya 5 group, Podomoro, Ciputra, Lippo, Sinarmas. Kan hanya itu 4 itu yang besar properti triliunan," tambahnya.
Jika itu terjadi, dia bilang, aset bersejarah di Jakarta akan dikuasai para konglomerat.
"Kalau itu terjadi maka ya, di antara mereka itu yang akan mengambilalih semua aset negara yang bersejarah itu," jelas Said.
Jokowi Sebut APBN untuk Ibu Kota 19%
|
Foto: Negara-negara pindah ibu kota, seperti Indonesia. (Infografis detikcom)
|
"Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp 466 triliun. 19%-nya akan berasal dari APBN," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Jokowi bilang pendanaan mengandalkan APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru.
"Sisanya dari KPBU dan investasi swasta," katanya
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan membicarakan anggaran pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
"Kita sedang bahas dengan DPR, nanti ya," kata Sri Mulyani singkat di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (26/8/2019).
Anggaran Rp 466 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.
Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.
Halaman 2 dari 4
