Pak Jokowi, Papua Lebih Butuh Infrastruktur Daripada Istana

Pak Jokowi, Papua Lebih Butuh Infrastruktur Daripada Istana

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 11 Sep 2019 06:32 WIB
Pak Jokowi, Papua Lebih Butuh Infrastruktur Daripada Istana
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin memenuhi permintaan tokoh-tokoh Papua soal pembangunan Istana Presiden di tanah Papua. Jokowi menyatakan Istana Presiden di tanah Papua mulai dibangun tahun depan.

Menanggapi hal itu, pakar ekonom hingga pejabat kementerian angkat bicara. Simak berita lengkapnya di sini.
Menanggapi janji Jokowi bangun istana di Papua, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, sarana yang paling penting dibangun di tanah Papua adalah sarana pendidikan dan kesehatan.

"Kalau menurut saya yang paling penting di Papua ya sarana dasar, kesehatan dan pendidikan," kata Eko ketika dihubungi detikcom, Selasa, (10/9/2019).

Menurut Eko, sarana pendidikan dan kesehatan dapat menunjang pemberdayaan masyarakat Papua. Sehingga, masyarakat Papua memiliki bekal utuh dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

"SDM itu kan luas, satu lagi juga upaya peningkatan kesejahteraan. Jadi bagaimana membangun aspek-aspek pemberdayaan di sana terutama ekonomi. Ini kan problemnya kan Papua sekarang menjadi provinsi yang kemiskinannya tinggi. Sehingga dia butuh solusi secara ekonomi. Terkait dengan pemberdayaan, misalnya bagaimana membuat value sebuah produk, bagaimana berekonomi," terang Eko.

Ia menuturkan, dengan keterbatasan masyarakat Papua maka pemerintah harus memprioritaskan aspek kemanusiaan ketimbang ifnrastruktur. Apabila aspek kemanusiaan sudah dipenuhi, menurutnya masyarakat Papua dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerahnya.

"Kalau kemudian pilihannya keterbatasan maka skala prioritas lebih kepada aspek kemanusiaannya dulu, bukan pada infrastrukturnya. Karena kalau dia katakanlah tetap disupport dari segi kebutuhan peningkatan skill, pendidikan, dan kesehatan mereka maka secara intensif mereka akan berusaha bagaimana membenahi daerahnya, infrastruktur dan lain-lain," papar dia.

Untuk itu, menurutnya, pembangunan Istana Presiden di Papua dinilainya bukan suatu hal yang mendesak atau belum memiliki urgensi.

"Saya rasa belum ada urgensinya membangun istana di Papua," pungkas dia.


Mengenai rencana Jokowi membangun istana di tanah Papua, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pembangunan istana di Papua dapat dinilai sebagai simbol. Namun, jika dilihat urgensinya pun belum ada.

"Kalau urgen sih tidak. Yang urgen itu adalah bagaimana kita meyakinkan Papua bahwa mereka buka anak tiri. Kalau istana itu saya kira yang dimaksud adalah sebuah simbol," kata Piter kepada detikcom, Selasa (10/9/2019).

Menurut Piter, kunci utama mengembangkan Papua adalah dengan melakukan pendekatan, merangkul Papua dan mengenali budaya Papua. Sehingga, tak ada lagi jarak antara masyarakat Papua dengan yang lain.

"Jadi kita yang merangkul, kita yang melakukan pendekatan, kita yang membiasakan diri dengan budaya papua," tandas Piter.

Eko Listiyanto menjelaskan, pembangunan infrastruktur apa pun di Papua harus disesuaikan dengan budaya masyarakat di sana.

"Infrastruktur dasar seperti jalan, akses terhadap air, itu perlu sekali sebelum bicara yang kompleks. Kemudian sekolah, dan lain-lain. Mungkin sudah ada, tapi model-model yang sesuai dengan budaya mereka sesuai dengan sosial itu penting di sana," terang Eko.

Ia memberi contoh, pembangunan jalan perlu dinilai kecocokannya, apakah masyarakat Papua terbiasa jalan kaki atau menggunakan kendaraan dalam kesehariannya.

"Akan susah kalau jalan sudah dibangun banyak, tapi dampak ekonomi atau dampak sosialnya apa? kalau misalkan mereka kesehariannya ya jalan kaki saja dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi konteks itu harus diikuti apakah ini (infrastruktur) dulu atau masyarakatnya juga diberdayakan," bebernya.

Bahkan, sarana yang menurutnya penting yakni sarana pendidikan dan kesehatan di Papua pun harus disesuaikan dengan kebudayaan dan kebutuhan masyarakat di Papua. Misalnya, dari sarana kesehatan, apakah yang dibutuhkan puskesmas atau tenaga medis yang dapat menjangkau masyarakat pedalaman.

"Misal puskesmas kalau terlalu jauh dijangkau mungkin bisa bidan atau tenaga paramedis yang bisa melayani ke kampung-kampung yang ada di sana. Konteks-konteks budaya masuk di situ, itu sangatlah penting," jelas Eko.

Presiden Jokowi kemarin mengumumkan akan membangun Istana Presiden di Kota Jayapura, Papua tahun depan. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pihaknya belum mengetahui rencana tersebut.

"Belum tahu, belum tahu saya ini kan baru lima menit yang lalu (diberitakan). Nanti kita cek, kita kumpulkan dulu informasinya," ungkap Danis ketika dihubungi detikcom, Selasa (10/9/2019).

Namun, Danis menyatakan bahwa Kementerian PUPR siap apabila ditugaskan membangun istana di Papua.

"Insyaallah siap kalau memang ditugaskan. Saya sendiri baru dengar dari berita tadi pertemuan di Istana," ujar Danis.

Ia mengatakan, keputusan PUPR tentunya ada di tangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat ini, Danis mengatakan, Basuki sedang menghadiri rapat di Istana Presiden.

"Kalau memang dapat tugas, tapi saya sendiri belum, nanti mungkin Pak Menteri ya. Saya belum bertemu Pak Menteri juga, belum ada arahan. Saat ini beliau sedang rapat pukul 13.30 di istana," kata Danis.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menanggapi rencana Presiden Jokowi yang mau membangun Istana Presiden di tanah Papua tahun depan. Ia mengaku akan mengkajinya terlebih dahulu.

"Nanti kita kaji dulu," kata Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Mengenai anggaran, Bambang mengatakan bisa saja disiapkan pada anggaran tahun 2020. Saat ini, pemerintah masih membahas RAPBN 2020 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam RAPBN 2020 tidak pernah ada usulan anggaran tersebut karena baru saja diminta.

"Ya nanti anggaran bisa disiapkan untuk 2020 ya sesuai kebutuhan saja," ujarnya.

Menurut Bambang, alokasi anggaran bisa dilakukan pada tahun 2020 mengingat hanya membangun istana Kepresidenan.

"Kan cuma bikin istana, tapi detailnya saya tidak tahu, kalau bangun istana nanti ya dibangun tak masalah," ungkap dia.

"Iya nanti kita follow up untuk rencana penganggaran 2020," tambahnya.

Hide Ads