Menanggapi masalah ini, Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut banyak industri yang tidak sanggup lagi berdiri karena biaya produksi yang mahal termasuk karena masalah ekspor. Yang paling terpukul merupakan industri tekstil dan alas kaki termasuk kaos kaki.
"Kita harap buruh bisa memahami persoalan industri, ekonomi sekarang, kalau UMK dinaikin terus, bebannya makin berat. Prihatin makanya berharap buruh memahami situasi industri sekarang," kata Wahidin kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang, Senin (18/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang disepakati jangan menolak, seperti buruh keberatan demo, itu nambah persoalan. Kita harap semua damai," ujarnya.
Ia menyebut ada investasi yang akan datang ke Banten senilai Rp 36 triliun pada 2019-2020. Investasi ini memandang Banten sebagai kawasan strategis yang dekat ke bandara dan ibu kota.
Namun, ada yang menghambat investasi itu karena peraturan dan izin dari pemerintah pusat ke daerah. Selain itu, di lapangan, investor belum yakin kondisi ketenagakerjaan, konsolidasi pertanahan, sampai rasa aman.
"Banten jadi perhatian, investasi tinggi, cuma bagaimana ke sini harus diberi pelayanan, izin jangan dipersulit, PTSP di sini bagus, di lapangan masyarakat jangan selalu protes macam-macam," tegasnya.
Makanya, di waktu dekat Pemprov dan pemerintah pusat akan membahas soal perizinan yang menghambat investasi.
"Saya prinsipnya melayani, kita koreksi mana yang harus lebih baik, lapor kalau ada hambatan izin," pungkasnya.
(bri/hns)