Edhy Prabowo Beberkan Alasan Mau Rombak Aturan Era Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan alasannya ingin merombak beberapa kebijakan era Menteri Susi Pudjiastuti. Menurutnya, kebijakan Susi selama ini kurang menyentuh sektor budi daya perikanan, sehingga hasil pengelolaannya pun berujung tidak maksimal.

"Budi daya (perikanan) ini, belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Baru 10% dari data kami yang terkelola dan itu pun belum maksimal," ujar Edhy Prabowo ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Ia mencontohkan bagaimana minimnya pengelolaan budi daya udang sehingga terjadi disparitas yang cukup tinggi antara nelayan kecil dengan pelaku usaha.

"Misal sektor pertumbuhan budi daya udang, kita baru 850 ribu ton, masih ada disparitas yang sangat tinggi antara pelaku usaha tambak udang dengan masyarakat, kalau masyarakat itu setahun hanya menghasilkan 1 ton, kalau pengusaha sudah ada yang sampai 50 ton rata-rata, bahkan ada yang sampai 80 ton sekali panen," paparnya.

Untuk itu, dengan beragam upaya revisi kebijakan yang tengah ia genjot diharapkan mampu meningkatkan penghasilan para petambak tradisional.

"Sekarang Presiden minta, nelayan ini kalau bisa petambak tradisional ini ditingkatkan lagi, kalau bisa sampai 5 ton sampai 7 ton bahkan 10 ton saya pikir bagus," tambahnya.

Pasalnya, lahan tambak nasional yang ada terbilang cukup potensial untuk mewujudkan target tersebut. Dari total 300 ribu hektare (ha) lahan yang dimiliki, bila dimanfaatkan maksimal dapat menjadi sumber pendapatan yang besar.

"Kalau 100 ribu ha saja kita fokus tingkatkan untuk petambak tradisional, maka produksi udang secara nasional dapat menghasilkan 500 ribu ton per tahun, jadi yang tadinya kita baru bisa menghasilkan dari 850 ribu ton udang per tahun, nanti bisa menjadi 1,3 juta ton udang per tahun, itu saya yakin ekonomi yang dimunculkan cukup besar," pungkasnya.