Bahlil Incar Kementerian yang Hambat Izin Investasi

Bahlil Incar Kementerian yang Hambat Izin Investasi

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 24 Mar 2020 09:37 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Foto: Mohammad Wildan/20detik
Jakarta -

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memantau kementerian yang membuat izin investasi mandek. Dirinya telah meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) yang bisa dipantau secara real time.

Melalui pusat komando tersebut, Bahlil bisa melihat secara langsung kementerian mana yang membuat izin-izin investasi macet.

"Di dashboard ini juga sebenarnya bisa mengikuti izin mana yang tersangkut, di kementerian mana, itu bisa dicek langsung. Contoh katakanlah kita membuat IMB. IMB-nya mandeknya di Kementerian PU apa di mana itu bisa ketahuan langsung dengan aplikasi dan sistem yang kami bangun yang terintegrasi dengan seluruh kementerian," kata Bahlil dalam telekonferensi melalui YouTube BKPM, Senin (23/3/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menjelaskan hal itu sebagai upaya untuk memastikan realisasi investasi di Indonesia berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

"Saya pikir ini adalah salah satu upaya BKPM untuk memberikan pelayanan kepada publik. Memang harus diakui bahwa tanpa pola kreativitas seperti ini publik akan selalu bertanya izin kami sudah kami masukan sekian bulan, kenapa belum jadi," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Melalui Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM

"Sekarang Insyaallah dengan kewenangan yang ada, dengan pelimpahan tugas dan instruksi presiden kepada BKPM, BKPM selalu membenah diri untuk mewujudkan agar melahirkan tiga hal, pertama kecepatan dalam mendapatkan izin, kedua adalah kepastian bagi yang melakukan proses izin, ketiga adalah efisiensi," tambahnya.

Investasi di sektor kesehatan pun dipercepat. Lanjut ke halaman berikutnya >>>

Bahlil menyampaikan ada peningkatan perizinan usaha di sektor kesehatan. Hal tersebut terjadi semenjak virus corona (Covid-19) mewabah di Indonesia.

Dia menjelaskan perizinan usaha di sektor kesehatan melonjak cukup drastis. Hal itu bisa dilihat dari perizinan yang dikeluarkan tiap-tiap kementerian teknis. Kementerian Kesehatan sebelumnya berada di urutan 5. Saat ini sudah berada di posisi 2, di bawah Kementerian Perdagangan.

"Kita juga lihat tanggal 1 sampai 31 Januari sebelum corona (mewabah), (Kementerian) Kesehatan nomor 5. Setelah corona, (Kementerian) Kesehatan itu nomor 2," kata Bahlil.

BKPM dan Kemenkes pun sudah melakukan kesepakatan untuk mempercepat perizinan usaha di sektor kesehatan, khususnya untuk alat-alat kesehatan (alkes). Hal itu untuk menjawab kebutuhan di tengah wabah Covid-19.

"Karena virus corona, maka BKPM memperlancar proses perizinan terkait dengan izin edar dan impor terhadap alat kesehatan dan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan corona," jelasnya.

Berdasarkan pantauan melalui Pusat KOPI BKPM, sudah dikeluarkan 1.482 izin edar alat kesehatan, 1.255 sertifikat distribusi penyalur alat kesehatan, 935 sertifikat cara distribusi alkes yang baik, 877 sertifikat produksi industri alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta lain sebagainya.

"Dan kami kerjanya sekalipun sebagian dari rumah tapi jam 1 malam teman-teman bekerja. Kalau ada izin yang terkait dengan corona, yang mandek, yang itu kaitannya dengan di BKPM anytime telpon saya langsung kami akan kerjakan," tambahnya.

Investasi di Indonesia pun diyakini tetap tumbuh di tengah wabah corona. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya >>>

Bahlil mengatakan ada anomali di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19) di Indonesia dan banyak negara lainnya. Pasalnya di tengah kepanikan massal akibat virus corona, pengurusan izin investasi justru naik.

"Kita lihat ini agak sedikit anomali. Kita pikir bahwa di tengah virus corona itu tingkat pengusaha dalam mengurus izin menurun ternyata tidak seperti itu," kata Bahlil.

Dia mengatakan, berdasarkan proyeksi BKPM, investasi pada triwulan pertama 2020 tumbuh 5-6% dibandingkan periode yang sama 2019.

"Saya ingin katakan bahwa pertumbuhan realisasi investasi pada triwulan pertama dibandingkan 2019 itu ada kenaikan kurang lebih 5% sampai 6% dalam kisaran itu. Jadi tidak menurun, naik," sebutnya.

Ada tiga faktor yang membuat investasi mampu tumbuh di tengah wabah virus corona. Pertama, kata Bahlil karena sudah ada investasi existing yang realisasi progres-nya telah mencapai 50-60%. Yang kedua karena pihaknya sudah berhasil merealisasikan investasi mangkrak sekitar Rp 200 triliun di awal tahun.

"Yang ketiga kita ubah pola bahwa selama ini BKPM kan nunggu. Sekarang kita jemput bola, kami datangi teman-teman yang investasinya belum direalisasikan karena persoalan izin, tanah, atau persoalan di bank. Itu kami dampingi untuk meyakinkan pihak-pihak tersebut agar (investasinya) bisa segera direalisasikan," jelasnya.

Menurutnya di tengah situasi seperti saat ini, Indonesia sangat membutuhkan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Investasi harus kita tingkatkan karena dengan investasi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan pajak, melahirkan produk substitusi impor mengurangi defisit neraca perdagangan kita, dan melahirkan kualitas ekspor. Itu akan memperkuat devisa kita," tambahnya.



Simak Video "Video Bahlil: Negara Lain Punya Banyak Tambang, Siapa yang Protes?"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads