Sri Mulyani-DPR Rapat Virtual soal Corona 5 Jam, Ini Hasilnya

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan rapat kerja (raker) bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai perkembangan kondisi perekonomian nasional di tengah wabah COVID-19.

Anggota KSSK yang ikut raker adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Rapat dimulai pukul 13.00 dan berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Ada tiga kesimpulan yang dihasilkan dari raker yang berlangsung kurang lebih lima jam.

"Dengan demikian kita sepakati bersama tiga kesimpulan ini, dan kami persilakan Menteri Keuangan untuk menyampaikan kata penutup," kata Pimpinan rapat Komisi XI Dito Ganinduto, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi terhadap Komisi XI DPR yang terus memberikan dukungan kepada pemerintah. Khususnya dalam penanggulangan COVID-19.

"Kami berterima kasih atas raker ini, untuk menjelaskan langkah-langkah bidang keuangan negara. Saya ingin sampaikan, hubungan ini, hubungan yang baik akan terpelihara untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menjaga keuangan dan ekonomi Indonesia," jelasnya.

Komisi XI DPR RI juga meminta Sri Mulyani memanfaatkan pelebaran defisit anggaran benar-benar untuk penanggulangan virus corona (COVID-19).

Anggota Komisi XI Kamrussamad mengatakan pelebaran defisit APBN tahun 2020 bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat miskin.

"Pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 agar difokuskan pada kebijakan fiskal untuk Krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui Program jaring pengaman sosial," kata Kamrussamad.

Dia pun meminta pemerintah meningkatkan dana penanggulangan COVID-19 ditingkatkan lagi. Pasalnya jika dibandingkan dengan anggaran yang disediakan oleh Malaysia masih kalah besar.

"Kenapa Indonesia Jauh lebih kecil anggaran Pandemic COVID jika dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia 2,5% dari PDB sedangkan Malaysia Resmi 10% dari PDB," jelasnya.

Dia juga meminta pemerintah membuktikan stimulus yang sudah diterbitkan, yakni sebesar Rp 405,1 triliun bisa menekan laju kemiskinan dan mampu mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK).