Pemerintah telah memberikan banyak program bantuan perlindungan sosial untuk diberikan kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan bisa menjaga perekonomian masyarakat yang terdampak virus Corona (COVID-19).
Namun pemerintah dinilai 'berat sebelah' alias terlalu memanjakan driver ojek online (ojol) yang pendapatannya berkurang imbas virus Corona. Padahal masih banyak pekerja sektor informal lainnya yang terdampak.
Hal itu mulai terlihat saat PT Pertamina (Persero) mengumumkan akan memberikan promo cashback sebesar 50% khusus untuk pengemudi ojol yang melakukan pembelian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Kebijakan itu menimbulkan kritikan dan kecemburuan sosial bagi pihak lain yang merasa tidak diistimewakan seperti driver ojol. Siapa saja mereka? detikcom telah merangkumnya, Kamis (16/4/2020).
1. Buruh
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menilai kebijakan pemerintah dalam menangani Corona tidak adil dan kebijakan yang dibuat dianggap ada unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Aneh aneh nih pembuat kebijakan ekonomi pemerintah dalam membantu pelaku usaha kecil yang terkena dampak COVID-19. Kok malah yang dibantu tranportasi ojol saja sih," kata pria yang akrab disapa Poyu dalam keterangannya yang dikutip detikcom, Kamis (16/4/2020).
Menurutnya, pemerintah terlalu 'manjakan' ojol karena pendiri ojol duduk sebagai menteri dan salah satu komisarisnya adalah kakak dari Menteri BUMN. Ia berharap pemerintah bisa adil sehingga semua sektor mendapat perhatian.
"Ini merupakan kebijakan yang sangat tidak adil dan terlihat pengambil kebijakan tidak tahu benar mana saja yang mestinya diberikan subsidi BBM untuk menjalankan usahanya disaat pandemi COVID-19. Kok cuma untuk ojol saja ya?," herannya.
Menurutnya, masih banyak sektor lain yang juga kewalahan menghadapi Corona ini, seperti UKM dan moda transportasi lainnya yang masih membutuhkan subsidi BBM bagi kelangsungan usahanya selama pandemi. Nelayan yang dianggap sulit mendapat BBM murah untuk mencari ikan, hingga buruh yang sudah banyak dipotong gajinya juga dirasa perlu dapat bantuan tersebut.
"Lalu UKM makanan-minuman yang menggunakan gas Elpiji dan BBM tidak mendapatkan cashback, kemudian angkot dan taxi kok nggak dikasih cashback? Jangan-jangan provider startup unicorn ojol sudah punya keluarga menteri yang punya hubungan sama pemerintah. Ayo adil dong jangan aji mumpung," tegasnya.
2. Sopir Angkot
Komunitas Sopir Angkutan Pelabuhan Tanjung Priok pun juga merasa tak terima dengan kebijakan tersebut sebab merasa pemerintah hanya memperhatikan pengemudi ojol saja di tengah pandemi ini.
Ketua Komunitas Sopir Angkutan Pelabuhan Tanjung Priok, Yulius Amo mengatakan saat ini bukan cuma pengemudi ojol saja yang terkena dampak dari COVID-19. Tetapi para sopir juga sangat terkena dampaknya sebab uang jalan para sopir ketika mengantar barang mengalami penurunan akibat mahalnya harga makanan dan minuman.
"Sedangkan mereka itu sistem nya jika mengantar barang dibekali uang jalan yang lebih banyak tergerus oleh biaya BBM yang digunakan," kata Yulius dalam keterangannya yang diterima detikcom, Kamis (16/4/2020).
Ia mengancam akan menyerukan seluruh sopir di pelabuhan seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan lockdown dengan aksi gantung kunci alias menghentikan operasi jika pemerintah tidak memperhatikan nasibnya dengan memberikan cashback BBM seperti yang didapat driver ojol.
"Suara ini kami berharap didengar oleh bapak Presiden, kami juga terdampak COVID-19," katanya.
3. Pengamat
Pengamat Transportasi Univesitas Katolik Soegijapranata (Unika), Djoko Setijowarno menilai perhatian pemerintah cukup berlebihan kepada driver ojol. Seharusnya, pemerintah bisa adil kepada seluruh profesi pengemudi angkutan umum seperti sopir bajaj, sopir becak, sopir bus, hingga sopir angkot.
"Perhatian pemerintah cukup berlebihan terhadap pengemudi ojek daring. Walaupun dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojek bukan termasuk angkutan umum," kata Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (15/4/2020).
Padahal di balik operasional ojol ada sebuah perusahaan aplikasi yang sudah menyandang status sebagai perusahaan startup unicorn dengan value triliunan rupiah. Sehingga, Djoko mempertanyakan mengapa pemerintah masih harus memberikan sesuatu yang istimewa kepadanya.
Meski pendapatan berkurang, Djoko bilang, driver ojol masih punya peluang mendapat penghasilan dari mengantar barang. Ditambah Kementerian Pertanian yang telah menggandeng aplikator untuk driver ojol mengantar pembelian sembako. Lain halnya dengan angkutan umum lain, sebut saja sopir bajaj.
"Angkutan roda tiga seperti bajaj sebagai salah satu moda angkutan umum beroperasi di Jakarta sudah tidak diperhatikan keberadaannya. Sudah wilayah operasinya dibatasi, tambah semakin terpuruk di saat ojek daring muncul dengan wilayah operasi tanpa batas. Angkutan bajaj dibiarkan beroperasi tapa perlindungan, meski sebagai angkutan umum yang legal," urainya.
4. Anggota DPR
Anggota Komisi VI DPR RI ikut mengkritisi kebijakan PT Pertamina (Persero) yang hanya memberikan diskon BBM kepada driver ojol. Padahal konsumen bahan bakar minyak yang mungkin terdampak Corona bukan hanya ojol.
"Ini kaitannya dengan mapping juga. Kalau dari satu sisi, semua orang sudah mikirin ojek online," kata Anggota Komisi VI DPR RI Sonny T Danaparamita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan direksi PT Pertamina (Persero) secara virtual Kamis (16/4/2020).
Dia mencontohkan pedagang sayuran keliling yang menggunakan kendaraan bermotor, mereka juga merupakan konsumen BBM. Dia mempertanyakan apakah kalangan mereka juga mendapat keringanan harga atau tidak.
"Untuk yang lain misalkan sehari-hari di perumahan-perumahan itu ada penjual sayur yang saya lihat juga pakai motor. Mereka adalah pengguna BBM juga, sudah tercover juga atau belum?," tanyanya.
.webp)
