.webp)
Insentif itu masuk dalam total belanja pemerintah untuk penanganan dampak COVID-19 yang mencapai Rp 405,1 triliun. Namun insentif itu dianggap salah sasaran dan percuma.
Insentif itu bersifat tambahan insentif perumahan bagi MBR. Terdiri dari Rp 800 miliar untuk insentif subsidi selisih bunga untuk 175 ribu unit, bunga konsumen 5%, subsidi bank pelaksana 6-7%. Sedangkan Rp 700 miliar untuk subsidi bantuan uang muka Rp 4 juta per unit untuk 175 ribu unit.
Pengamat Properti sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai bentuk stimulus yang diberikan pemerintah terhadap properti itu salah sasaran.
"Menurut saya stimulus yang diberikan agak salah prioritas. Yang diberikan berupa kuota, kenaikan batas penghasilan dan subsidi bantuan uang muka yang sebenernya tidak ada urgensinya karena itu stimulus untuk membeli properti," tuturnya saat dihubungi detikcom, Minggu (26/4/2020).
Menurut Ali percuma pemerintah memberikan stimulus MBR untuk membeli properti. Dalam kondisi krisis saat ini mereka lebih cenderung mempertahankan penghasilannya dan bertahan hidup.
"Jadi percuma kasih stimulus seperti itu, dampaknya akan sangat kecil," tuturnya.
Jika mau menyelamatkan industri properti, menurut Ali pemerintah seharusnya lebih dahulu menyelamatkan perusahaannya. Jangan sampai perusahaan properti bangkrut, sebab akan memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi.
"Pengurangan pajak, penundaan pinjaman bank, pengurangan bunga, sampai restrukturisasi kredit," tuturnya.
Kemudian, daripada memberikan stimulus agar MBR membeli rumah, jauh lebih baik memberikan kelonggaran dari sisi cicilan KPR dari konsumen yang sudah membeli properti.
"Konsumen investor diberikan pengurangan pajak-pajak. Di segmen itu fokus mereka tidak untuk membeli properti, yang penting malah mempertahankan cicilan mereka yang telah dibeli," tutupnya.
(das/dna)
