DPR Sentil Dana Talangan BUMN, Erick Thohir Buka Suara

DPR Sentil Dana Talangan BUMN, Erick Thohir Buka Suara

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 10 Jun 2020 08:15 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir bahas kasus Asuransi Jiwasraya bersama Komisi VI DPR. Erick buka-bukaan soal penyelesaian sengkarut PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mempertanyakan dana talangan yang diberikan pemerintah ke BUMN. Ia mengaku tak tahu dengan konsep dana talangan tersebut.

"Tadi saya sedikit bercanda nih Pak Erick, Pak Menteri, ini perusahaan-perusahaan banyak diutangin pemerintah tapi pemerintah kasih dana talangan, saya nggak ngerti nih, gimana nyelesain masalah ini sendiri," kata Rachmat saat mengikuti rapat kerja Komisi VI Jakarta, Selasa kemarin (9/6/2020).

"Kalau cara bisnis mestinya bayar aja, nggak usah dana talangan karena kasih dana talangan utangnya jalan terus, nambah terus," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia pun menilai dana talangan tidak jelas. Sehingga, ia menuturkan hal-hal seperti ini perlu diklarifikasi

"Jadi nggak jelas sebetulnya, apa yang mesti disampaikan, kita sebagai parlemen kalau perlu duduk sama keuangan sama-sama, kasih talangan tapi utangnya muncul. Jadi kasihan BUMN ini tidak bisa menjalankan bisnisnya secara benar," paparnya.

ADVERTISEMENT

Menanggapi itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, saat ini ada dua konsep dana talangan yang masih dalam pembicaraan.

"Khusus dana talangan konsepnya sebenarnya ada dua, kemarin awalnya apakah Himbara yang meminjamkan, atau SPV yang ada di menteri keuangan," ujarnya.

Namun, Erick menuturkan, belum ada keputusan bentuk dana talangan ini. Dia bilang, yang sudah final ialah penyertaan modal negara (PMN) dan pembayaran utang pemerintah ke BUMN.

"Konsep pembicaraan seperti itu, apakah keputusannya sudah dilakukan, belum, khusus dana talangan, masih proses. Tapi kalau PMN dan utang sendiri sudah final," tutupnya.

BUMN rugi kok dapat dana talangan?

Pemberian dana talangan sendiri menimbulkan banyak kritikan. Salah satunya tentang dana talangan yang diberikan kepada BUMN yang merugi seperti PT Krakatau Steel (Persero)Tbk.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjawab, Krakatau Steel saat ini bisnisnya sudah mengalami perubahan yang drastis. Perubahannya dimulai dengan berhasilnya Krakatau Steel melakukan restrukturisasi utangnya yang mencapai puluhan triliun rupiah.

"Kita harus lihat juga seperti KRAS (kode saham Krakatau Steel) ini sudah berhasil restrukturisasi. Kondisi dia beda sekali dengan 8 tahun sebelumnya," katanya.

Tak hanya itu Krakatau Steel juga pada kuartal I-2020 tercatat berhasil mengantongi laba bersih sebesar US$ 74,1 juta atau setara Rp 1,07 triliun (kurs Rp 14.500). Padahal perusahaan ini sudah 8 tahun menderita kerugian.

Dengan perubahan kondisi bisnis yang cukup drastis pemerintah melihat Krakatau Steel layak mendapatkan bantuan untuk modal mengembangkan bisnisnya.

"Makanya kita lihat dia butuh modal kerja. Terbukti pada kuartal I sudah untung. Tapi butuh stimulus berbentuk dana talangan. Dia nggak minta PMN loh, dia minta dana talangan. Artinya secara bisnis masih bisa diteruskan. Apalagi dia bisnis hulu," tutupnya.



Simak Video "Video: Prabowo Jadi Dewan Kehormatan PSSI, Erick Bahas Isu Intervensi Pemerintah"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads