Jokowi memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai pusat administrasi pemerintahan negara, tepatnya di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tentu saja keputusan ini ditunggu-tunggu karena cukup lama dibahas di pemerintahan. Tentu saja setiap keputusan yang diambil ada proses panjang dibaliknya, entah perdebatan, silang pendapat, maupun keyakinan masing-masing pihak dalam melihat masing-masing calon ibu kota baru.
Akan tetapi, orang nomor satu di Indonesia lah yang punya wewenang untuk mengetuk palu di mana lokasi ibu kota baru yang dipilih.
detikFinance berkesempatan untuk melakukan wawancara khusus dengan Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin. Dia memaparkan panjang lebar, mulai dari pergulatan saat membahas calon ibu kota baru, hingga langkah selanjutnya setelah lokasi ibu kota baru ditetapkan.
Termasuk, nasib PNS yang pindah ke ibu kota baru dan nama ibu kota baru yang nantinya akan disematkan juga dibahas dalam wawancara ini. Tudingan ada utang dan celah korupsi dibalik mega proyek tersebut pun ikut disinggung.
Berikut hasil wawancara selengkapnya:
