Wawancara Khusus Menteri Ketenagakerjaan

Buka-bukaan Menaker soal BLT Rp 600 Ribu hingga Badai PHK saat Corona

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 07 Sep 2020 09:51 WIB
Ida Fauziyah
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Bantuan Rp 600 ribu/bulan akhirnya mulai disalurkan secara bergiliran dibagi ke dalam beberapa batch atau gelombang antrean. Hingga saat ini, subsidi gaji/upah bagi pekerja yang memenuhi kriteria sudah ditransfer ke 5,5 juta rekening peserta.

Bantuan langsung ditransfer untuk 2 bulan, yakni Rp 1,2 juta untuk BLT pekerja periode September-Oktober. Berikutnya akan kembali ditransfer subsidi gaji tahap II untuk periode bantuan November-Desember yang juga sebesar Rp 1,2 juta.

Namun, program ini tidak terlepas dari pro dan kontra. Tak sedikit pihak yang protes karena tidak terakomodasi bantuan subsidi gaji. Sebab syarat penerimanya harus terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara banyak pekerja yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja, mulai dari honorer hingga pekerja alias buruh lepas.

Selain itu, bantuan tersebut hanya diprogramkan hingga Desember 2020. Sementara belum dapat dipastikan apakah tahun depan dampak pandemi COVID-19 sudah mereda atau tidak.

Jadi setelah program ini bergulir, apa langkah berikutnya? Nah, pertanyaan tersebut selengkapnya dibahas dalam wawancara detikcom dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berikut ini:

Dapat diceritakan awal mula dibuat program subsidi gaji ini? Apa pertimbangannya?

Jadi sebagaimana kita ketahui kontraksi ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 itu dialami hampir seluruh sektor ekonomi sehingga pemerintah merasa perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk apa? untuk menjaga daya beli mereka. Sebenarnya pemerintah telah menggelontorkan bantuan melalui berbagai skema, ada bantuan sembako, bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin dan pekerja sektor informal, kemudian ada BLT dana desa, kemudian pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan juga bisa mengikuti program Kartu Pra Kerja, dan banyak lagi program-program pemerintah.

Terus bagaimana dengan pekerja formal yang juga tidak lepas kena imbas pandemi ini. Jadi karena itu kemudian pemerintah merasa perlu untuk memberikan bantuan berupa subsidi upah untuk mensubsidi pekerja formalnya sehingga daya beli mereka terbantu. Jadi bantuan subsidi upah ini adalah program stimulus yang dikoordinasikan bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini diperuntukkan bagi pekerja dengan penghasilan dibawah Rp 5 juta, serta terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Bagi pekerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tersedia program bantuan sosial yang lainnya, ada Kartu Prakerja, bantuan sembako, bantuan tunai langsung. jadi program ini sebenarnya melengkapi atau menyempurnakan program-program yang ada.

Kemnaker melihat masyarakat merespons program bantuan subsidi gaji ini seperti apa? positif atau ada yang tidak puas juga?

Kalau saya lihat masyarakat tentu responnya sangat bagus. Ketika baru disampaikan oleh Bapak Presiden saja mereka sudah sangat antusias menanyakan berkali-kali kepada kami. Itu artinya memang program ini ditunggu oleh masyarakat karena selain kebijakan penguatan ekonomi makro, dibutuhkan juga kebijakan dan program yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi menolong mendongkrak daya beli masyarakat. Jadi bantuan yang langsung menolong ini kira-kira bantuan yang langsung pemenuhan kebutuhan mereka.

Kalau tantangan dalam mengimplementasikan program ini bagaimana? karena kelihatannya perusahaan masih ada juga yang belum menyetorkan nomor rekening pekerjanya?

Iya itu tantangannya karena kami kan menerima data itu dari BPJS Ketenagakerjaan, datanya kan diberikan ke kami. Jadi datanya ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dari 15,7 juta yang ditargetkan belum sepenuhnya ada nomor rekeningnya, belum sepenuhnya menyerahkan nomor rekeningnya. Jadi ini tantangan buat BPJS Ketenagakerjaan bagaimana mengkomunikasikan ini ke HRD, ke perusahaan-perusahaan untuk disampaikan kepada para pekerjanya. Di sisi lain data rekening pekerja yang kami terima dari BPJS Ketenagakerjaan berasal dari berbagai bank sehingga ini kan perlu waktu dalam proses penyalurannya.

Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran seperti apa?

Jadi penyaluran bantuan ini dasarnya data yang diberikan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemnaker bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong pemberi kerja agar segera melengkapi data sesuai dengan persyaratannya. Jadi bagaimana cara memastikannya? memang kewajibannya BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi dan validasi datanya. Dan dalam hal ini juga terdapat sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan permenaker tentang pedoman pemberian bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19 ini telah menerima bantuan ini maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Ini Syarat Dapat Rp 600 Ribu dari Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]