Wawancara Khusus

Bos BPJT Buka-bukaan soal Kenaikan Tarif hingga Sepeda Masuk Tol

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 23 Sep 2020 07:10 WIB
Pakar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) , Danang Parikesit
Foto: Kepala BPJT Danang Parikesit (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kenaikan tarif tol yang terjadi setiap dua tahun sekali seringkali menuai kritikan. Belum lama ini kritikan datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang meminta kenaikan tarif tol Cipularang dan tol Padaleunyi ditunda karena kondisi ekonomi sedang sulit akibat pandemi virus Corona (COVID-19).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan setiap bulan dan tahun kenaikan tarif di beberapa ruas tol pasti akan terjadi. Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat untuk dapat memahaminya karena sudah ada perjanjian penyesuaian setiap dua tahun sekali.

"Kan jumlah ruas tol kita konstruksi dan operasi 53, jadi pasti di antara ruas-ruas ada yang mengalami penyesuaian setiap bulan, setiap saat dan ini kita pandang sebagai sebuah keniscayaan saja. Jadi saya mengharapkan masyarakat juga memahami karena ini sifatnya reguler dan dari awal masyarakat sudah tahu bahwa tarif tol itu selalu akan mengalami penyesuaian setiap dua tahun sekali," kata Danang dalam wawancara khusus bersama detikcom, Jumat (18/9/2020) lalu.

Namun berdasarkan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kenaikan tol tersebut diputuskan untuk ditunda sampai kondisi ekonomi masyarakat membaik. Di samping kenaikan tarif, jalan tol belakangan ini juga jadi perhatian karena banyak kendaraan yang tidak seharusnya seperti motor dan sepeda 'nyasar' masuk.

Semua itu dikupas dalam wawancara eksklusif detikcom bersama Kepala BPJT Danang Parikesit berikut:

Soal tarif setelah diprotes Ridwan Kamil, ada tarif tol lagi yang bakal naik tahun ini?
Kalau tarif itu kan secara rutin naik selalu mengalami penyesuaian setiap dua tahun dan itu pasti akan terjadi. Kan jumlah ruas tol kita konstruksi dan operasi 53, jadi pasti diantara ruas-ruas ada yang mengalami penyesuaian setiap bulan, setiap saat dan ini kita pandang sebagai sebuah keniscayaan saja. Jadi saya mengharapkan masyarakat juga memahami karena ini sifatnya reguler dan dari awal masyarakat sudah tahu bahwa tol tarif itu selalu akan mengalami penyesuaian setiap dua tahun sekali.

Dalam waktu dekat ruas tol mana yang tarifnya bakal naik?
Kalau yang diimplementasikan tergantung Pak Menteri. Tapi kalau dari sisi kami ada 21 ruas, 21 badan usaha yang mengajukan untuk penyesuaian tarif. Daftarnya biasanya nanti kalau sudah resmi disampaikan Pak Menteri karena kan yang bisa kita umumkan adalah yang memang sudah disetujui oleh Pak Menteri untuk diterapkan.

Secara persetujuan teknis tetap dijalankan, tapi pemberlakuannya ini yang harus kita tes. Seperti kemarin pengalaman kami Jawa Barat misalnya, ini kan komunikasi kami dengan pihak Pemerintah Provinsi itu tidak jelas barangkali dari Pak Gubernur untuk mengetahui bahwa tidak semuanya naik ya, ada yang turun untuk golongan III dan V kan turun tarifnya 10-12%.

Ini mungkin tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga Pak Menteri memesankan untuk ruas-ruas yang lain komunikasi publik itu tidak hanya diberikan ke masyarakat, tetapi juga dengan pemerintah daerah apalagi kondisi sekarang ini kan sedang dalam kesulitan ekonominya karena COVID, sehingga Pak Menteri sangat menaruh perhatian terhadap hal tersebut. Oleh karenanya beliau selalu menekankan bahwa untuk distribusi logistik misalnya untuk golongan III dan V itu tarifnya turun, tidak naik.

Apa yang membuat kenaikan jalan tol bisa ditunda? Apakah dengan adanya Corona ini pertama kali?
Itu kan sebenarnya dari badan usaha mengajukan penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali. Kan sebenarnya Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa yang Cipularang dan Padaleunyi tanpa disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil itu, Pak Menteri sudah minta penundaan dan penundaannya sudah tujuh bulan sebenarnya.

Dia seharusnya mengalami penyesuaian itu bulan Februari, tapi bulan September ini kan belum. Jadi tanpa Pak Ridwan Kamil sampaikan begitu, Pak Menteri sendiri sebenarnya sudah memerintahkan kami untuk menunda penyesuaian tarifnya karena kondisi masyarakat yang dipandang belum cukup kondusif secara ekonomi dan politik. Tapi Pak Menteri menyampaikan kepada badan usaha untuk tidak melakukan penyesuaian tarif terlebih dahulu sampai kondisinya membaik.

Yang di Jawa Barat itu kan harusnya mengalami penyesuaian, tapi jadi tertunda. Berarti itu tidak sesuai dengan undang-undang yang mengharuskan dua tahun sekali naik dong?
Pak Menteri kan sudah menyampaikan juga di beberapa kesempatan bahwa beliau itu menunda penyesuaian tarif karena kondisi ekonomi masyarakatnya belum sangat kondusif, terutama masyarakat itu belum sangat memahami.

Kami juga sangat mengharapkan sebetulnya dunia usaha khususnya industri angkutan barang mereka juga harus menyuarakan bahwa untuk kendaraan barang itu mengalami penurunan, jadi karena adanya klasifikasi golongan kendaraan itu, golongan III dan V turun tarifnya. Jadi kita harapkan juga yang mempromosikan ini tidak hanya dari kami tapi juga dari industri angkutan karena mereka lah yang mendapat manfaat dari penurunan tarif tol selama ini.

Semua ruas yang mengalami penyesuaian itu golongan III dan V karena kebijakan klasifikasi golongan, angkutan-angkutan barang logistik itu mengalami penurunan. Yang naik itu golongan I, yang turun golongan III dan V.

Soal usulan Pak Anies Baswedan terkait sepeda masuk tol bagaimana? Apakah masih dilanjutkan?
Sampai hari ini kita belum menerima hasil kajian dari Pemda DKI, kajian yang lebih komprehensif karena itu yang nanti kita evaluasi. Kalau tidak ada data yang bisa kita evaluasi kan sulit juga untuk bisa meminta Pak Menteri untuk menyetujui, atau menolak, atau melakukan setuju dengan syarat-syarat. Permintaan Pak Gubernur kan sifatnya umum, memanfaatkan satu sisi ruas dari tol Kebon Nanas sampai Pluit, tapi kan kita mesti pikirkan dampaknya. Nah hasil simulasinya itu sampai sekarang belum dipresentasikan kepada kami. Mungkin dalam kondisi masih berduka karena Pak Sekdanya meninggal, tapi intinya kita menunggu hasil dari Pemda DKI untuk nanti kita sampaikan kepada Menteri PUPR untuk segera ditanggapi surat dari Pak Gubernur.

Usulan kayak gini sebenarnya di Indonesia saja atau di negara lain ada sepeda masuk tol?
Sebenarnya bukan soal sepeda masuk tolnya, tapi fokus kita adalah penutupan ruas jalan tolnya. Rata-rata kan digunakan untuk event ya entah itu marathon atau lomba sepeda kan sering ditutup, semua negara itu berhak menutup jalan. Kemudian setelah ditutup itu digunakan untuk apa terserah dari masing-masing pemerintah dan negaranya.

Kalau kita lihat misalnya Tour the France kan jalan-jalan lalu lintas umum ditutup untuk keperluan lomba balap sepeda. Jadi penutupan jalan itu ada di mana-mana dan semuanya atas kewenangan pemerintah dan khususnya menteri yang berwenang untuk ruas jalan.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4