Siasat Kocek Tipis Negara Poles IKN Jadi Magnet Investasi

Wawancara Eksklusif Deputi OIKN, Agung Wicaksono

Siasat Kocek Tipis Negara Poles IKN Jadi Magnet Investasi

Ilyas Fadilah - detikFinance
Kamis, 21 Des 2023 07:15 WIB
Deputi Bidang Pendanaan dan InvestasiΒ IKN, Agung Wicaksono
Foto: Ilyas Fadilah

Kemarin Pak Agung bilang kawasan 2-9 di IKN bakal dikembangkan jadi kawasan ekonomi. Artinya IKN tak hanya jadi pusat pemerintahan. Cara menarik investor buat sama-sama membangun kawasan 2-9 gimana lobinya?

Ini yang beda antara kawasan 1 dengan 2 sampai 9, yang mungkin juga bukan tahun depan dibangun. Karena ingat IKN ini jangka panjang, Presiden bilang 10 sampai 15 tahun. Bahkan sampai 2045 yang utuhnya. Di saat ini untuk 2-9 kita bisa pada fase perencanaan yang harus solid, harus tertata. Dan sebisa mungkin sudah menarik mitra internasional, mitra asing, termasuk kemungkinan merencanakan.

Jadi ada peluang bahwa investor internasional menjadi master developer di kawasan itu. Kita di IKN punya badan usaha otorita, di dalam Perpres disebut akan berperan menjadi master developer. Tapi karena kawasan kita ini banyak sekali, kita bisa bekerja sama, berperan, mitra-mitra investor asing itu yang menjadi master developer kawasan tertentu dengan Otorita IKN ikut mengarahkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Contoh kemarin kawasan 2, financial center. Kemarin kan dari delegasi Shenzhen (China) datang ke sini, termasuk perencananya, planner-nya urban planning di sana, kita ingin belajar dari mereka. Bahkan kita mungkin perlu kerja sama dengan mereka untuk merencanakan kawasan yang di luar pemerintah Kalau pemerintah tentu kita yang kontrol.

Di luar pemerintah kawasan finansial, dan Shenzhen itu ternyata mereka lah yang jadi contoh bagaimana sebuah desa nelayan, kampung nelayan tahun 80-an baru mulai dibangun. Dan di tahun 2000-an, total sekarang 40 tahun ya, tapi dalam 20-30 tahun dia udah jadi pusat ekonomi yang sangat cepat, kota terbesar ketiga di China.

ADVERTISEMENT

Dari nol tuh dari kampung nelayan. Dan dalam konteks financial center mereka nomor 9 dunia. Dari kota yang baru banget. Yang lain kota-kotanya padahal London, New York, termasuk Shanghai, Singapura, sudah sangat kuat. Ini kota baru. Jadi logis bahwa kita kerja sama perencanaan kawasan finansial ini dengan mitra internasional seperti itu. Targetnya kalau ini direncanakan dengan baik, dengan mitra yang punya pengalaman maka ini akan menarik investor asing yang 'oh iya ya bener, dia udah pengalaman tuh bikin di sana'.

Tadi saya bilang kan, kita pingin teknologi terbaik, kita pingin pengalaman dan modal yang akan tertarik masuk ke sana. Shenzhen sudah membuktikan. Waktu itu dia tumbuh pertama dari modal dari arus kapital dari Hong Kong. Apalagi karena Hong Kong dia makin lama makin tinggi biayanya, kemudian orang mencari tempat lain, Shenzhen disiapkan dengan tadi, kebijakan. Karena mereka membangun Shenzhen bukan dengan uang negara tapi kebijakan, yang bisa menarik modal itu ke kawasan tersebut.

Kawasan 5 misalnya kawasan inovasi dan RND. Kemarin Shenzhen share juga, kita kan punya MoU juga dengan Pertamina untuk kawasan inovasi dan RND, karena Pertamina mau bikin sustainable energy research centre, mereka punya visi jangka panjang kan. Ini sharing juga nih Shenzhen, di kota itu tadi finansial iya tapi juga perusahaan-perusahaan inovasi teknologi. Ada Huawei, kalau bicara IT, itu yang namanya China itu bisa mengejar AS, itu karena peran Huawei.

Ada perusahaan EV BYD, dari Shenzhen juga. Dan itu sekarang sudah ngalahin Tesla. Kalau lihat Transjakarta bus listriknya waktu itu saya pas di sana saya mulai uji cobanya, busnya BYD. Sama VKTR, partner lokalnya. Mereka jadi agen pemegang merk-nya, BYD busnya. Itu tumbuh di mana, Shenzhen. Harapannya apa kawasn ini tadi finansial, kawasan inovasi dan RND, ketika dia mau dikembangkan ada partner yang membantu merencanakan, dan juga bisa menarik yang lain. Dan ada lagi nanti kawasan tourism, pendidikan, dan lain-lain.

Terkait pemindahan, kalau aturannya terbit Jakarta bukan lagi ibu kota, nah sebenarnya butuh dana berapa mindahin pemerintah dari Jakarta ke IKN, itu dananya dari mana apakah dari APBN?

Kalau dari aspek pemindahan dan bukan pembangunannya, dananya yang mengkalkulasi bukan di kita ya. Tapi itu sudah dikoordinasikan dengan MenPAN-RB. Beliau yang koordinasi, merumuskan, menentukan secara bertahap itu seperti apa, ada beberapa skenario kan untuk pemindahan ASN tahun depan. Termasuk perencanaan anggarannya sudah diatur karena targetnya ASN itu pindah ke sana dengan mudah, dengan bawa badan, sudah disiapkan apartemennya. Pemindahannya nanti disesuaikan dengan tahapan disesuaikan apartemen untuk para ASN nanti.

Lalu bagi masyarakat biasa ingin pindah ke IKN, apa ada persyaratan yang perlu dipenuhi?

Saya rasa nggak ya, selama ada opportunity-nya di sana dan seiring dengan semakin banyaknya investasi swasta akan makin banyak peluang bagi bukan hanya ASN tapi masyarakat luas untuk bekerja di sana. Termasuk tentunya masyarakat di kawasan IKN sendiri, dari Sepaku, Kalimantan Timur, sebagai contoh ini kita sedang ngumpulin kepada investor, datanya, estimasi mereka, akan berapa banyak orang yang bekerja di hotel, rumah sakit, sekolah-sekolah, sehingga itu kita bisa bilang kan ini peluang lapangan pekerjaan, peluang hidup di IKN bagi selain ASN.

Jadi bukan by pendaftaran, kalau ASN iya didaftar, negara hadir dan menggerakkan, tapi lagi-lagi sama, ini kan kolaborasi negara dengan investor. Investor juga mendaftar kebutuhan tenaga kerjanya berapa dan nanti itu akan menjadi peluang untuk non ASN hidup juga dengan masa depan yang baru ini.

Kapan perkiraan masyarakat umum bisa mulai pindah dan tinggal di IKN?

Masyarakat umum seiring dengan perpindahan ASN. ASN tadi kan Pak MenPAN-RB sudah menyampaikan di bulan Juli sudah ada yang mengisi di IKN, jumlahnya ada beberapa skenario mulai dari seribu sekian, dan seterusnya. Nah begitu ini ada, kan rumah sakitnya perlu ada orang. Hotelnya perlu ada tenaga pariwisata untuk waiters, untuk receptionist.

Ketersediaan hunian untuk masyarakat umum gimana?

Ini kita sedang siapkan juga skemanya, untuk pembangunan bagi masyarakat umum di kawasan IKN yang bukan dengan APBN dan bukan KPBU. Artinya swasta murni. Itu lagi disiapkan. Untuk rumah, untuk apartment, itu sedang disiapkan juga. Jadi ini akan menjadi kota yang bukan hanya untuk ASN tapi masyarakat secara luas.

IKN rencananya bakal menggunakan green energy atau energi bersih, sedangkan energi bersih ini masih tergolong mahal, ini bakal mempengaruhi biaya hidup?

Pengaruh ke biaya hidup, memang yang green ini harus kita upayakan tidak semata atau tidak harus mahal. Kita harus punya skema bagaimana untuk negara berperan juga. Contoh sekarang kalau kemarin kita langsung listriknya dari swasta maka mungkin lain hitungannya. Tapi ini PLN dulu, negara hadir. PLN tentu punya kemampuan untuk me-manage cost-nya. Ini cukup efisien harganya, kita belum tahu. Tapi ini sesuatu yang kita harapkan affordable.

Tapi nanti ke depannya misalnya kita libatkan investor. Dan sekarang teknologi itu makin lama makin murah. Solar panel cost-nya turun secara signifikan. Kita upayakan dapat teknologi yang baik tapi juga harganya yang kompetitif. Dan untuk membuat terjangkau di situlah masuk skema KPBU tadi, ada proporsi di mana negara menanggung beban, menanggung risiko KPBU itu. Ada yang namanya availability payment, itu akan membuat harga tadi menjadi lebih rendah. Availability payment itu somehow sebagai subsidi dan negara ikut berperan.

Kemudian terkait kritik kepada IKN belakangan ini, misalnya Anies Baswedan yang menilai anggaran IKN sebaiknya dialihkan ke pendidikan. Lalu IKN yang disebut kota ASN. Kritik-kritik ini mengganggu iklim investasi?

Investor itu yang ada di Indonesia, dia ada di Indonesia sejak puluhan tahun. Dan banyak dari mereka sudah mengalami pemilu berkali-kali. Mereka sudah paham dinamika ini. Sehingga menurut saya mereka nggak terganggu. Yang namanya demokrasi ada pestanya, ada riak-riaknya. Masyarakat menikmati saja itu, dan investor tau caranya mengelolanya.

Saya sering tekankan berkali-kali selain ini bukan kota ASN, Rp 466 triliun tadi semua kan bukan APBN saja. Investor masyarakat yang akan berperan. Dan kenapa kita yakin prioritaskan investor merah putih untuk berperan sekarang karena investor dalam negeri sudah paham semua itu tadi, dinamika ini tuh sudah ngerti. Mereka careless about it compared to the international investor.

Karena apa, ini uang mereka tapi ini juga tanah mereka, tanah air mereka ini Indonesia. Kalau mereka hanya ngitung profit mungkin belum tentu mereka memutuskan untuk memutuskan investasi di IKN. Jadi ya iklim investasi tak terganggu, buktinya ini groundbreaking jalan semua. Kalau orang merasa tapi kecepatannya tidak seperti yang diharapkan, ya karena memang di lapangan tidak semudah itu. Kondisi konturnya beda loh di Nusantara itu.

Mereka perlu menyesuaikan lihat konturnya bagaimana. Akses ke lokasi juga masih dalam progres kan, kadang-kadang mobilisasi kendaraan berat bisa terbatas juga. Material kadang jumlahnya tidak sesuai harapan, itu ya proses yang harus ditangani di lapangan.

Statemen Penutup?

Pertama, orang mungkin sudah sering mendengar, tapi ini undang-undang, ini kehendak rakyat sejak era founding father kita Bung Karno mau memindahkan ke Kalimantan dan ini direalisasikan oleh Pak Jokowi. Kedua, ini konsep baru dan unik. Di mana sebuah kota baru, uniknya bukan karena ada swastanya, tapi karena ada pemerintahnya. Kota baru banyak di Indonesia, tapi swasta yang bangun. Ada BSD, ada Jababeka, itu swasta yang bangun. Tapi ini swasta bersama pemerintah. Pemerintah ikut taruh uang dulu di depan dan kemudian menyiapkan kebijakan. Jadi ini kolaborasi pemerintah dan swasta, konsep untuk membangun kota baru, pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, kalau dikatakan ini pemerintah fokus pada Kalimantan dan mengabaikan Jakarta, saya rasa nggak. Justru Kalimantan memang butuh perhatian lebih banyak, Jakarta selama ini sudah sangat mendapat banyak perhatian. Saya pribadi kerja cukup lama buat Jakarta di transportasi. Saat ini saya bekerja buat Indonesia buat yang lain, buat bangun kota yang akan menciptakan pemerataan. Saya rasa bangsa Indonesia harus berpikirnya begitu.

Kita bangun dong Kalimantan, Jakarta nggak ditinggalin, banyak orang masih tetap ngurusin Jakarta dan mungkin bisa lebih mudah karena sebagian beban, ini akan bertumbuh terus ini akan bisa dipindahkan. Dan mungkin banyak potensi-potensi dari pemindahan itu yang bisa dijadikan sumber pendapatan ekonomi untuk membenahi dan menguatkan, membenahi masalah di Jakarta. Contoh aset-aset yang tadi tidak digunakan lagi, kan ada penghasilannya dari situ.

Selain pembiayaan untuk IKN tapi juga untuk membenahi Jakarta. Dan jangan lupa Jakarta dengan potensi sekian banyak pendapatan daerahnya paling tinggi juga. Jadi mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik. Jadi, ibu kota boleh pindah ke Nusantara. Tapi bapak kota ada di Jakarta.


(ily/eds)

Hide Ads