Jumat, 08 Sep 2017 19:10 WIB
Bisakah Subsidi Tekan Ketimpangan? Ini Kata Kepala Bappenas
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Salah satu cara menekan ketimpangan adalah dengan memberikan subsidi yang tepat sasaran. Subsidi dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk kurang mampu.
Dengan diberikannya subsidi diharapkan masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti beras, pendidikan, kesehatan, hingga listrik tanpa menggerus pendapatannya lebih jauh.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menjelaskan, pemberian subsidi dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu. Akan tetapi, jenis subsidi yang diberikan pemerintah juga perlu dipikirkan agar tidak terlalu membebankan APBN.
"Itu jadi jurus baru pemerintah saat itu (Orde Baru) untuk atasi kemiskinan dan ketimpangan, tapi subsidi harga minyak ini tidak bisa terus menerus karena harga minyak makin tinggi," kata Bambang dalam Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2017).
Bambang menambahkan, pemerintah saat ini menyalurkan bantuan lebih tepat sasaran dalam bentuk non tunai. Subsidi listrik kini pun telah dievaluasi dengan menyalurkan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu ekonominya.
"Raskin pelan-pelan kami arahkan tepat sasaran dalam bentuk bantuan non tunai. Listrik juga, sejauh yang saya tahu pelanggan 900 VA banyak yang tidak berhak juga, misalnya kamu punya kos-kosan," tutur Bambang.
Akurasi data dalam penyaluran subsidi saat ini harus benar-benar diperhatikan. Sehingga penyaluran subsidi bisa terasa dampaknya dalam menekan ketimpangan yang ada.
"Datanya by name by address, tapi orang memang bisa pindah-pindah. Jadi harus dievaluasi secara periodik," ujar Bambang.
Hal lain yang tidak kalah penting dalam menekan ketimpangan adalah ketertiban administrasi. Bambang mengungkapkan betapa pentingnya seorang anak atau bahkan penduduk dewasa sekalipun memiliki akta kelahiran yang merupakan bukti catatan sipil yang bisa dimanfaatkan sebagai data penerima subsidi.
"Akta kelahiran kalau enggak punya bisa-bisa seumur hidup enggak dapat bantuan pemerintah," kata Bambang.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono menilai langkah pemerintah mengebut pembangunan infrastruktur sudah tepat untuk menekan ketimpangan. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, dan di jangka panjang dapat menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang.
"Investor juga akan tertarik masuk ke Indonesia karena ada infrastrukturnya. Menurut saya pemerintah dalam hal infrastruktur sudah pada track yang betul," kata Tony. (ara/hns)
Dengan diberikannya subsidi diharapkan masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti beras, pendidikan, kesehatan, hingga listrik tanpa menggerus pendapatannya lebih jauh.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menjelaskan, pemberian subsidi dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu. Akan tetapi, jenis subsidi yang diberikan pemerintah juga perlu dipikirkan agar tidak terlalu membebankan APBN.
Bambang menambahkan, pemerintah saat ini menyalurkan bantuan lebih tepat sasaran dalam bentuk non tunai. Subsidi listrik kini pun telah dievaluasi dengan menyalurkan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu ekonominya.
"Raskin pelan-pelan kami arahkan tepat sasaran dalam bentuk bantuan non tunai. Listrik juga, sejauh yang saya tahu pelanggan 900 VA banyak yang tidak berhak juga, misalnya kamu punya kos-kosan," tutur Bambang.
Akurasi data dalam penyaluran subsidi saat ini harus benar-benar diperhatikan. Sehingga penyaluran subsidi bisa terasa dampaknya dalam menekan ketimpangan yang ada.
"Datanya by name by address, tapi orang memang bisa pindah-pindah. Jadi harus dievaluasi secara periodik," ujar Bambang.
Hal lain yang tidak kalah penting dalam menekan ketimpangan adalah ketertiban administrasi. Bambang mengungkapkan betapa pentingnya seorang anak atau bahkan penduduk dewasa sekalipun memiliki akta kelahiran yang merupakan bukti catatan sipil yang bisa dimanfaatkan sebagai data penerima subsidi.
"Akta kelahiran kalau enggak punya bisa-bisa seumur hidup enggak dapat bantuan pemerintah," kata Bambang.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono menilai langkah pemerintah mengebut pembangunan infrastruktur sudah tepat untuk menekan ketimpangan. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, dan di jangka panjang dapat menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang.
"Investor juga akan tertarik masuk ke Indonesia karena ada infrastrukturnya. Menurut saya pemerintah dalam hal infrastruktur sudah pada track yang betul," kata Tony. (ara/hns)
