Ia menjelaskan, pihaknya sedang melakukan simulasi untuk membawa Indonesia masuk menjadi salah satu negara maju. Di mana rencana ini memiliki jangka panjang pada tahun 2045.
"Nah kita melakukan banyak simulasi dalam persiapan memformulasikan rencana jangka panjang pada 2045 itu 100 tahun kemerdekaan kita. Nah di 100 tahun tentu kita ingin melihat apakah Indonesia bisa menjadi negara maju," ucap Bambang di acara Infrastructure Week 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada setiap tahunnya. Dengan begitu Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju.
"Pertumbuhan Indonesia sebesar 5% setiap tahun rata-ratanya. Ini sampai 2045 kalau bisa konsisten mempertahankan rata-rata pertumbuhan per tahun 5% maka Indonesia akan naik kelas dari lower middle income country menjadi high income country di tahun 2038 atau 2039," kata Bambang
"Artinya, di tahun 2045 Indonesia sudah menjadi negara kategori berpendapatan tinggi," sambungnya.
Nah, dengan menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045, Indonesia juga diperkirakan akan memiliki pendapatan yang tinggi per kapitanya, yakni mencapai US$ 20 ribu.
"Saat dikategorikan menjadi negara maju, income per kapita bisa mendekati atau sekitar US$ 20 ribu per kapita. Hari ini income per kapita kita masih di sekitaran US$ 3600 per kapita," jelas Bambang.
Oleh karena itu ia meminta kepada semua pihak untuk sama-sama membantu dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Saat ini Indonesia masih dalam kategori lower middle income country atau negara berpendapatan menengah ke bawah tapi ini bukan kondisi yang akan berlaku selamanya. Kita semua punya keinginan membawa Indonesia masuk ke dalam kategori high income country," tutupnya.
Genjot Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor di banyak daerah. Pembangunan infrastruktur salah satunya bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain di dunia bahkan dari negara tetangga.
Pembangunan infrastruktur sendiri membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bahkan pembangunan infrastruktur dari 2014-2019 diperkirakan mencapai Rp 5.000 triliun yang tidak bisa sepenuhnya dibiayai dari APBN.
Untuk itun pemerintah mengajak swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Swasta saat ini sudah terlibat sebagai kontraktor, sub kontraktor, hingga penyedia material pembangunan infrastruktur.
"Jadi sektor swasta kita dorong. Kalau swasta intinya sudah terlibat banyak, intinya konstruksi baik kontraktor, sub kontraktor, maupun penyedia material," kata Bambang.
Akan tetapi, pemerintah ingin swasta naik kelas sebagai investor. Pemerintah menawarkan skema Public Private Partnership (PPP)
"Ada skema sifatnya PPP atau KPBU di mana pemerintah beri dukungan sektor swasta proyeknya bisa selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama proyek-proyek infrastruktur yang punya nilai komersial tapi tingkat komersial atau return-nya masih marjinal (rendah)," kata Bambang.
Selain itu, ada skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA). Skema ini ditawarkan ke swasta pada proyek yang memiliki return cukup menguntungkan.
"PINA menekankan kepada pembiayaan ekuitas. Kita mendorong partisipasi langsung dalam kepemilikan saham maupun instrumen, yang penting sektor swasta makin besar peranannya di infrastruktur dan bisa menutup gap tadi," tutur Bambang. (mkj/mkj)
