.webp)
Hal ini disebabkan oleh sering terjadinya penyelewengan yang ditengarai karena rendahnya pendapatan dan insentif pegawai pajak pada masa itu.
"Waktu kita reform jilid I, dulu kan orang bilang, bahwa impossible nyuruh kita jujur. Karena gaji saja enggak cukup. Jadi, selama dia belum cukup, ya enggak memungkinkan," katanya dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kondisi demikian, maka pemerintah pun melakukan reformasi dengan memperbaiki insentif pegawai di lingkungan Ditjen Pajak. Hal ini sudah dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu.
"Waktu saya jadi Menteri Keuangan 10 tahun lalu, setelah insentif diperbaiki, kami beramai-ramai tersesat menuju jalan kebenaran. Karena semua mengatakan, hidup kita enggak mungkin normal kalau insentif enggak normal. Jadi pak Jokowi memenuhi permintaan DJP untuk memperbaiki insentifnya," tutur Sri Mulyani.
Ketika dukungan dari Presiden dan Menteri sudah diberikan, maka pencegahan korupsi harusnya tidak mustahil untuk dilakukan. Namun, dia bilang pencegahan korupsi dari diri sendiri saja belum cukup karena tetap saja ada tindakan-tindakan korupsi yang terjadi.
"Karena Ditjen Pajak adalah suatu institusi yang pengaruhnya ke seluruh negeri. Jadi sesudah mencegah diri sendiri, perkuat sistem untuk mencegah temannya dan mencegah wajib pajak. Karena korupsi tidak hanya berasal dari sistem yang lemah," ucapnya.
"Tadi pagi saja di Instagram saya, ada yang bilang dia diperas orang Ditjen Pajak, tanda tangan dipalsukan. Dan saya minta untuk memantau saja seluruh Instagram dan Facebook saya, langsung di-backup. Karena itu bentuk interaksi yang saya sebutkan body contact langsung. Itu harus langsung. Small things, tapi matters alot," tandasnya. (eds/mkj)
