.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti selalu memperjuangkan Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing menjadi tindakan kejahatan internasional terorganisir dalam setiap forum internasional yang dihadirinya. Tercatat pada sepanjang 2017, ada 4 forum internasional yang dihadirinya dan semuanya membicarakan tentang perlawanan terhadap IUU Fishing.
Dalm World Oceans Summit, sebuah forum kelautan internasional yang dihadiri oleh ratusan delegasi dari berbagai negara, Susi menjelaskan alasannya menenggelamkan kapal ikan asing.
Susi mengatakan, bahwa dirinya sangat menentang adanya tindakan IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing. Tindakan ini tidak sejalan dengan prinsipnya, bahwa pertumbuhan ekonomi dari hasil laut harus berjalan beriringan dengan perhatian kepada keberlanjutan ekosistem laut tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada banyak pengusaha-pengusaha kapal yang memalsukan lisensi kapalnya, yang mendaftarkan satu lisensi untuk 10 kapal dengan nama yang sama. Itu yang terjadi. Dan Indonesia kehilangan banyak potensi perikanannya karena itu," tambahnya.
Hal yang sama dilakukannya dalam UN Ocean Conference di kantor PBB, New York, Amerika Serikat, 5-9 Juni 2017.
Susi bersama Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyuarakan soal pemberantasan illegal fishing yang memang jadi fokus utamanya selama menjabat sebagai menteri. Dia meyakini pemberantasan illegal fishing merupakan kunci dari pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan.
"Melindungi laut itu penting, karena 70% dari planet bumi itu adalah laut. Kita harus berani dan galak," ujar Susi.
Forum internasional lainnya yang dihadiri Susi tahun ini di antaranya simposium internasional tentang kejahatan perikanan, di Wina, Austria dan Ocean Youth Summit di Malta University di Valetta, ibu kota Malta.
Dalam pidatonya, Susi mengajak seluruh peserta melanjutkan kampanye yang menegaskan kejahatan di sektor perikanan sebagai transnational organized crime atau kejahatan transnasional terorganisir.
Susi mengatakan kejahatan transnasional di sektor perikanan adalah salah satu ancaman terbesar di lautan. Ancaman ini tak hanya membuat ketahanan pangan dalam bahaya, tapi juga memberikan dampak negatif bagi ekonomi, merugikan lingkungan hidup, dan merongrong hak asasi manusia.
"Di negara saya banyak pencurian ikan, ada 10.000 kapal asing yang mencuri ikan setiap hari. Setelah pergantian pemimpin (presiden), saya ditunjuk jadi menteri, dan pemerintah baru ingin ada kebijakan yang lebih perhatikan laut," ujar Susi.
Susi menjelaskan, alasan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini lebih memperhatikan laut karena 70% negaranya adalah laut, sama seperti dunia yang 70% dikuasai laut.
Selain itu, menurut Susi, konferensi-konferensi tentang laut, salah satunya Our Ocean di Malta, sebagai pengingat bagi setiap negara bahwa laut ini penting karena menyangkut ketahanan pangan, ekosistem, politik, ekonomi, dan perubahan iklim.
"Kami akhirnya punya kebijakan baru yaitu menenggelamkan kapal pencuri ikan. Kelihatannya aturan ini terlalu keras itu hal yang perlu dilakukan kalau ada 10.000 kapal yang mencuri ikan di wilayah negaramu," tutur Susi.
