SMF Salurkan Rp 13,5 T KPR untuk Masyarakat Penghasilan Rendah

Jakarta - Sejak berdiri Juli 2005 hingga akhir 2017, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah memediasi aliran dana dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan sebesar Rp 35,6 triliun. Angka itu meningkat sekitar Rp 8 triliun dari total aliran dana di akhir 2016 sebesar Rp 27,39 triliun.

Dari total aliran dana itu terbagi sebesar Rp 8,15 triliun merupakan transaksi sekuritisasi KPR yang difasilitasi perseroan. Sementara Rp 27,47 triliun merupakan penyaluran pinjaman di bidang perumahan melalui lembaga keuangan. Dari angka itu sekitar Rp 13,5 triliun disalurkan untuk KPR khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui FLPP dan SSB.

Dari jumlah distribusi dana tersebut saat ini SMF sudah memiliki debitur sebanyak 846 ribu debitur KPR. Total debitur itu terdiri dari 76% untuk pinjaman dan 24% untuk sekuritisasi.

Baca juga: Salurkan Kredit Perumahan Rp 7 T, SMF Raup Laba Rp 374 M

Penyaluran pembiayaan KPR khusus MBR itu kebanyakan masih terfokus di Indonesia barat. Dari total debitur itu 87% masih berada di Indonesia wilayah barat sementara 12% terbagi di wilayah tengah dan timur.

"Memang agak timpang, untuk itu kami sekarang fokus garap wilayah tengah dan timur," kata Direktur Utama SMF Direktur Utara SMF Ananta Wiyogo di Kantor SMF, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Ananta menjelaskan, SMF akan mulai fokus menggarap pendanaan KPR di wilayah tengah dan timur Indonesia. Caranya bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Jadi harus juga ada kemauan dari BPD-BPD tersebut untuk menyalurkan," imbuhnya.

Baca juga: Suntik Modal ke Penyalur KPR, SMF Terbitkan Obligasi Rp 1 T

Untuk mendorong penyaluran pendanaan KPR, SMF juga akan merampungkan pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mendukung pengembangan KPR Syariah. Saat ini perseroan tengah menunggu dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait penerbitan Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP).

"UUS sedang diproses administrasinya, selanjutnya kita ajukan ke OJK. Prosesnya cukup banyak ada perubahan anggaran dasar persyaratan itu yang sekarang sedang dilengkapi dan mudah-mudahan tidak terlalu lama," pungkasnya. (hns/hns)