Pemerintah Harus Lakukan Ini untuk Optimalkan Potensi Laut RI

Jakarta - Ketua Pengurus Alumni ITS, Dwi Soedjipto mengatakan, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor maritim Indonesia menjadi 70% terhadap Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP). Saat ini kontribusi sektor maritim baru sebesar 30% terhadap GDP.

GDP adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. GDP bisa dijadikan salah satu tolak ukur perekonomian satu negara.

Baca juga: Hasil Laut RI Baru Sumbang 30% Pendapatan Nasional

Pertama, meningkatkan alokasi dana Riset melalui lembaga terkait seperti Kemenristekdikti, LIPI, BPPT dan lainnya dengan fokus pada penelitian pengembangan potensi kelautan, antara lain mineral, Energi, teknologi penangkapan dan navigasi.

"Kita memberikan untuk meningkatkan ketersediaan SDM bidang kelautan pada pendidikan tinggi dengan mendorong perguruan tinggi untuk membuka jurusan yang mampu mendukung industri maritim," kata dia, dalam Forun Grup Discusion (FGD) perkumpulan pengusaha kapal sampai ikan di Hotel Sari Pacific, kawasan M.H. Thamrin Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Selain itu usulan lain juga dikatakan Dwi yaitu mengenai pembangunan basis UKM yang memiliki kemampuan memproduksi dan mengolah ikan pada sentra produksi ikan tangkap maupun ikan budidaya.

Baca juga: Pendapatan Nelayan Turun Saat Cuaca Buruk, Begini Solusinya

Dwi juga mengatakan pihak ITS juga pemerintah baiknya memberikan insentif perpajakan yang menarik dan lebih baik untuk investasi industri kelautan melebihi insentif yang pernah diberikan untuk sektor lainnya.

Ada juga masukan untuk memperbanyak cold storage dengan system sewa dan memberikan subsidi agar biaya terjangkau bagi nelayan kecil. Kemudian mengembangkan resi gudang, sebagai upaya menjadikan hasil tangkapan yang disimpan sebagai jaminan mendapatkan akses keuangan.

"Kita juga memberi masukan untuk memberikan dukungan ketersediaan energi pada daerah yang dikembangkan sebagai kawasan industri maritim, serta mendorong penggunaan EBT pada daerah yang kaya SDA dan hasil laut pada daerah terpencil," kata dia.

Dirinya menjelaskan, baiknya pemerintah juga mendorong integrasi antar pelabuhan, dan memperbanyak frekuensi pelayaran antara pelabuhan utama dengan pelabuhan perintis/terpencil yang memiliki potensi sumber daya alam untuk meningkatkan konektivitas dan kemudahan logistik.

Baca juga: Pengusaha Kapal Sampai Perikanan Kumpul di Thamrin

Dibandingkan Negara lain yang memiliki laut lebih kecil dibandingkan Indonesia seperti, Jepang, Korea Selatan maupun Vietnam yang memiliki kontribuasi sektor kelautan antara 48% sd 57% terhadap PDB. (dna/dna)