.webp)
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu titik yang rawan praktik curang. Sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajarannya untuk mengevaluasi dan meneliti kembali prosedur dan penyusunan APBN.
Penyusunan APBN sendiri dimanfaatkan oleh oknum pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk berbuat curang. Pegawai dengan inisial YP itu sudah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebagai Menteri Keuangan saya minta jajaran Kemenkeu untuk evaluasi dan meneliti kembali prosedur dan penyusunan APBN. Seperti yang disampaikan KPK, YP ini menjadi calo anggaran spekulasi akan ada APBN Perubahan 2018. Ini berarti sudah ada suatu ritme dan modus di dalam pengurusan anggaran atau kalau ada APBNP maka muncullah lahan untuk terjadinya transaksi dan kolusi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya meminta jajaran Kemenkeu terus memperkuat dan meningkatkan transparansi APBN. Baik penyusunan awal, baik pembahasan trilateral antara Kemenkeu, Bappenas dan KL. Baik dari sisi penetapan transfer daerah, baik berdasarkan formula maupun proposal," ungkapnya.
Terkait dengan penetapan transfer daerah berdasarkan proposal, Sri Mulyani melarang pertemuan antara pegawai Kemenkeu dengan pemerintah daerah.
"Bahkan untuk proposal base kami telah minta kepada Dirjen Perimbangan Keuangan tidak boleh lagi pertemuan antara jajaran Kemenkeu dengan daerah. Proposal bisa disampaikan melalui online dan pembahasan dilakukan secara elektronik. Dan keputusan mengenai proposal sesuai kepentingan transfer ke daerah dalam rangka membangun daerah bisa diputuksan secara transparan," jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, modus yang ditawarkan oknum biasanya berupa jasa pencairan anggaran ke daerah.
"Modus yang dilakukan biasanya adalah jasa pengurusan anggaran. Dia bisa konsultan bahkan menawarkan pencairan anggaran. Saya minta Dirjen Perbendaharaan bahwa mencairkan anggaran Anda nggak perlu konsultan," tutupnya.
