Sabtu, 09 Jun 2018 08:10 WIB
Duh! 200 Aduan Masuk Kemnaker, Mayoritas soal THR Belum Cair
Halaman 1 dari 4
Foto: Rachman Haryanto
FOKUS BERITA
THR Jangan Telat Cair
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan ke perusahaan swasta membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pekerja yang telah bekerja minimal selama sebulan juga dipastikan berhak mendapatkan THR.
Imbauan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 yang ditandatangani pada 8 Mei 2018 dan ditujukan kepada Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.
Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik.
Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, diharapkan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran alias Posko THR.
Rupanya aturan ini belum ditaati secara menyeluruh oleh perusahaan. Terbukti 200 aduan yang diterima oleh Posko THR. Berikut informasi selengkapnya. (hns/hns)
Imbauan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 yang ditandatangani pada 8 Mei 2018 dan ditujukan kepada Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.
Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik.
Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, diharapkan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran alias Posko THR.
Rupanya aturan ini belum ditaati secara menyeluruh oleh perusahaan. Terbukti 200 aduan yang diterima oleh Posko THR. Berikut informasi selengkapnya. (hns/hns)
