-
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kerap mengambil langkah proteksionisme dalam membuat kebijakan, termasuk hubungan dagang dengan luar negeri.
Yang santer terdengar terkait itu adalah perang dagang AS dengan China. Keduanya saling balas membalas dengan kebijakan dagang masing-masing negara.
ke Indonesia terkait hubungan dagang kedua negara. Simak informasi selengkapnya.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyampaikan Trump sudah menyampaikan warning bagi Indonesia. Trump berencana mencabut perlakuan khusus terhadap Indonesia di bidang perdagangan.
"Trump sudah memberi kita warning. Kita bicara sama dia mengenai beberapa aturan mengenai special treatment tarif yang dia kasih ke kita mau dicabut, terutama tekstil," katanya di acara halalbihalal Apindo di Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Menurutnya ekonomi AS memang sedang berjaya. Karenanya dia bisa membuat kebijakan dagang dengan luar negeri semaunya.
"Ekonomi AS sekarang memang, mal penuh, restoran penuh, pengangguran paling kecil dan dia berbuat seenaknya. Dia akan melakukan apakah besok jadi perang dagangnya atau tidak," lanjutnya.
Bahkan, Sofjan menyampaikan warga AS sendiri sulit menerka kebijakan yang bakal ditempuh oleh Trump ke depannya.
"Kalau ditanya Trump, nggak ada yang ngerti. Marah-marah nggak bisa apa apa. Ekonomi AS bukan main pertumbuhannya," tambahnya.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi warning perang dagang ke Indonesia terkait hubungan dagang. AS saat ini tengah mengevaluasi produk asal Indonesia yang selama ini diberi perlakuan khusus.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani menyebut saat ini Trump sedang mengevaluasi sekitar 124 produk.
"GSP (The Generalized System of Preferences/Sistem Preferensi Umum) kita sedang di-review, dan ada sekitar 124 produk dan sektor yang saat ini sedang dalam review," katanya di Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Dari 124 produk asal Indonesia yang sedang direview Trump diantaranya kayu plywood, cotton, dan lain sebagainya. Sementara dia menyebut tekstil tidak termasuk di dalamnya.
"Tekstil sih sebenarnya nggak masuk dalam 124 itu ya, tapi dia juga kena akan direview secara menyeluruh untuk lebih mendapatkan manfaatnya. Lalu juga ada produk-produk pertanian, udang dan kepiting kalau nggak salah," lanjutnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani mengatakan Indonesia sudah melakukan upaya diplomasi terkait hal tersebut.
"Upaya diplomasi kesana sudah ada, baik pemerintah maupun asosiasi kan kita dipanggil kesana untuk hearing," katanya di Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Dalam beberapa bulan ke depan, upaya diplomasi kedua negara akan terus dilakukan.
"Sekarang prosesnya sudah sampai public hearing, nanti kita asosiasi, importir dari sana juga dipanggil, nanti ada panel pendukung dan panel oposisi. Dalam beberapa bulan ini lah," sebutnya.
Namun dia menilai posisi Indonesia cukup baik dalam situasi tersebut.
"Sebenarnya saya melihat posisi kita cukup baik ya, karena perang dagang AS-China, mereka nggak mungkin mampu untuk confront semua negara di semua lini. Jadi kita coba ngambil positifnya saja," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, jika Indonesia mendapat tekanan tersebut maka RI akan melakukan 'serangan balik'.
Enggar menjelaskan 'serangan balik' pernah dilakukan saat sawit RI diancam dilarang masuk Eropa, maka RI 'mengancam balik' akan melarang produk eropa masuk ke Indonesia.
Kala itu, RI mengancam akan menghentikan impor ikan dan sejumlah produk lain dari Eropa bila pemerintah di kawasan tersebut masih melarang minyak sawit RI masuk.
"Saya bilang saya hentikan impor ikan anda, dia bilang itu dari parlemen, saya pun ditekan parlemen saya, kemudian menterinya datang katanya pemerintah menolak. Saya bilang bikin surat kalau itu nolak. Jadi GSP ini kita masih dalam pembicaraan untuk tidak masuk dalam watch list itu, dan nanti kita akan bahas," papar dia.
Meski begitu Enggar mengaku saat ini pihaknya masih melakukan perundingan dengan pemerintah AS.
"Kami juga lakukan pendekatan dan lobi, dubes kita di Amerika juga menyampaikan pendekatan, dan saya sendiri melakukan komunikasi dengan Amerika untuk meyakinkan, sebab pada dasarnya kita tidak setuju dengan perang dagang, semua pihak akan dirugikan, kita lebih senang dengan kolaborasi," jelas dia.
.webp)
