Mereka yang Pernah 'Serang' Susi, dari Cak Imin hingga Fahri Hamzah

Cak Imin, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) menemui nelayan Pantura di Tegal, Jawa Tengah. Saat itu, Cak Imin menyindir sejumlah kebijakan Susi.

Dia mengaku mendesak pemerintah mengevaluasi larangan penggunaan cantrang oleh nelayan tradisional. Larangan itu dinilai telah merugikan nelayan sehingga berdampak negatif pada hasil tangkapan nelayan di kawasan Pantura.

"Saya sendiri yang akan mengawal dan menyampaikan kepada Presiden bahwa peraturan menteri buatan Bu Susi itu harus dicabut," kata Cak Imin.

Cantrang adalah alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Cantrang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor. Larangan penggunaannya terdapat dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seinen Nets).

"Saya perintahkan seluruh menteri asal PKB untuk menyampaikan langsung nasib nelayan Pantura kepada Presiden. Seluruh anggota legislatif dari PKB harus mengawal keinginan nelayan Pantura hingga tuntas. Kita dukung pemerintah jaga lingkungan, tapi perut keluarga nelayan harus nomor satu dipikirkan," lanjutnya.

Hal ini lantas ditanggapi oleh Susi. Menurut Susi, seharusnya Cak Imin mencari tahu terlebih dulu alat tangkap macam apa itu cantrang.

"Pak Muhaimin harusnya mengetahui dulu tentang alat tangkap cantrang itu apa," ujar Susi.

Susi mengatakan Cak Imin mestinya menyarankan nelayan menggunakan alat tangkap lainnya. Sejak awal memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi mengatakan sudah melakukan perundingan dengan pemilik cantrang.

"Kalau Pak Muhaimin sayang bangsa dan masa depan para nelayan tersebut, beliau seharusnya segera menyarankan pakai atau ganti alat tangkap yang lain. Dan segera ke wilayah tangkap timur atau barat, ikannya banyak dan akan lebih untung daripada ambil ikan rucah. Itu pemimpin rakyat atau wakil rakyat yang benar," jelas Susi.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan meminta Susi tak lagi menenggelamkan kapal tahun ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Luhut ke Susi saat menggelar rapat dengan menteri-menteri di bawah koordinasinya.

"Perikanan (Kementerian Kelautan Perikanan), sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini). Cukup lah itu (penenggelaman), sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," kata Luhut.

Luhut mengatakan, nantinya kapal-kapal yang melanggar akan disita untuk dijadikan aset negara.

"Disitalah, (untuk aset) iya. Nanti kita ingin jangan lagi stranded (terdampar) kapal tadi. Tadi Pak Menteri Perhubungan juga menyampaikan tidak ingin ada lagi kapal-kapal berhenti begitu saja. Sudah cukup tiga tahun ini," kata Luhut.

Susi sendiri menjawab tudingan ini dengan berdalih bahwa penenggelaman kapal pencuri diatur dalam Undang-Undang (UU) Perikanan. Susi menjelaskan, penenggelaman kapal dilaksanakan atau dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri. Ia pun menyebut, hal tersebut bukan kemauan pribadi ataupun menteri.

"Mohon disosialisasikan mungkin masih banyak yang belum tahu Penenggelaman kapal pencuri & pelarangan ABK asing itu ada diatur dalam UU Perikanan NKRI," kata Susi.

Politikus Gerindra, Fadli Zon menyinggung soal kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam cuitan akun Twitternya Rabu (7/2) kemarin. Dalam twit berantai yang ditulisnya itu, Fadli awalnya bercerita bagaimana peran Partai Gerindra sebagai partai politik sepanjang usia 10 tahun berdiri.

Fadli kemudian mengkritik bagaimana pemerintah saat ini seolah mengabaikan nasib rakyat miskin di tengah pembangunan infrastruktur yang sedang masif. Salah satu contohnya adalah ukuran kinerja KKP yang disebutnya hanya dilihat dari jumlah kapal yang ditenggelamkan dan stok ikan yang meningkat, padahal nasib nelayan saat ini masih hidup dalam kelompok masyarakat miskin.

"Di tempat lain, kita membangga-banggakan jumlah kapal nelayan asing yang berhasil ditenggelamkan, serta klaim populasi ikan yang meningkat. Seolah itu adalah ukuran keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan," cuitnya dalam akun Twitter @fadlizon, Rabu (7/2/2018).

Fadli bahkan menyebut nasib nelayan saat ini kerap dikriminalisasi lantaran persoalan penggunaan alat tangkap yang tak kunjung selesai.

"Padahal, di saat yang bersamaan, nelayan kita masih menjadi kelompok termiskin, bahkan sempat menjadi kelompok yang rentan terkena kriminalisasi gara-gara persoalan alat tangkap," ungkapnya.

Cuitan Fadli justru dibalas Susi lewat akun Twitternya @susipudjiastuti dengan mempertanyakan balik, apa keberhasilan yang telah ditorehkan oleh Fadli Zon.

"Ukuran keberhasilan yg telah anda lakukan apa Pak Fadli yth??? Mohon pencerahan," balas Susi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuliskan twit terbuka ke Susi melalui akun Twitternya. Fahri mengkritik kinerja Susi selama memimpin KKP belum mampu mengubah nasib nelayan.

"Ibu Susi yang terhormat, negara ini besar, perlu pikiran besar. Tapi bangsa ini juga punya kultur, sering terpukau sama orang terkenal. Itulah yang saya lihat sehingga kesalahan ibu nggak ada yang berani cegah. Ketemu lagi presiden yang nggak paham persoalan. Sempurna!" kata Fahri lewat Twitter, Kamis (12/7/2018).

Fahri mengaku ingin memberi masukan kepada Susi. Fahri bilang, dia masih belum menemukan perubahan pada fakta kehidupan masyarakat pesisir yang erat dengan kemiskinan.

Dia lalu bicara soal Rusdianto, aktivis nelayan yang jadi tersangka pencemaran nama baik atas laporan Susi. Fahri mengatakan bahwa hidup nelayan makin sulit saat ini.

"Pertama, kesalahan ibu adalah bikin nelayan sengsara. Padahal tugas ibu nomor 1 di posisi itu bukan yang lainnya tetapi bikin nelayan hidup bahagia. Ibu boleh punya alasan konservasi, dan lain-lain sampai ibu dipuji dunia. Seperti sudah ibu nikmati. Hebatlah," ungkap Fahri.

Fahri juga menyoroti tugas Susi dalam Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Fahri mengaku pernah bersinggungan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai konsultan sehingga dia paham masalah nelayan.

Dia memuji keberanian Susi, namun dia masih mempertanyakan kebijakan Susi yang menurutnya menyengsarakan nelayan. Kebijakan Susi untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan juga jadi sorotan

"Teori ibu tentang bertambahnya jumlah ikan setelah pertunjukan 'ngebom' itu bohong. Nggak usah hitung kepala ikan di laut yang luasnya 75% bumi dan 75% nusantara. Hitung jumlah kepala orang miskin saja kita nggak sanggup. Poros maritim Jokowi jadi nggak jelas. Di laut kita binasa," ujarnya.