BPS Jawab Tudingan Prabowo soal Kemiskinan: Ngomong Pakai Data

Kepala BPS Suhariyanto pun menjelaskan bagaimana pihaknya mengumpulkan data soal kemiskinan hingga didapat angka tersebut. Metodologi yang dipakai BPS adalah dengan pendekatan konsep kebutuhan dasar.

"Perlu dijadikan catatkan bahwa metode ini bukan BPS yang ciptakan, tapi metode ini mengacu guidance internasional, dan metode ini juga dignakan di banyak negara berkembang seperti di Filipina, Vietnam, India, dan Pakistan," sebutnya.

Dalam pendekatan yang digunakan BPS, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, dimana seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan.

"Jadi kita harus menghitung yang namanya garis kemiskinan yang dibagi menjadi garis kemiskinan makanan, dan non makanan. Penduduk miskin dikatakan miskin kalau pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan," lanjutnya.

Lalu, komponen-komponen terkait kemiskinan itu dihitung. Mulai dari kebutuhan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan juga dihitung berbeda untuk setiap provinsi, serta dibedakan antara kota, dan desa.

"Jadi kalau kemarin BPS menyatakan bahwa garis kemiskinan nasional adalah Rp 401.220 itu hanya merupakan rata rata saja. Di sana bisa dilihat DKI garis kemiskinannya Rp 593.000, NTT Rp 354.898," ujarnya.