Sri Mulyani mengatakan pemerintah memegang kendali atas impor produk yang berhubungan dengan proyek infrastruktur. PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) juga diminta melakukan peninjauan terhadap komponen bahan baku proyeknya yang diimpor.
"PLN dan Pertamina diminta untuk melihat komponen impor dari proyek-proyek mereka. Karena ini adalah dua BUMN yang memiliki komponen impor barang modal yang cukup besar," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).
Sri Mulyani menambahkan, proyek yang kemungkinan ditunda adalah proyek yang belum mendapatkan pendanaan atau financial closing. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada di jalur yang positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang menguat, tingkat inflasi yang rendah, serta defisit APBN yang bisa direalisasikan di bawah target.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu langkah perbaikan transaksi berjalan dengan menunda proyek-proyek BUMN yang berpotensi membutuhkan bahan baku impor sangat tinggi.
"Dan ini kemudian menyebabkan kita harus melakukan tindakan tegas untuk mengendalikan. Kalau tidak, ekspor kita yang walau pertumbuhannya cukup bagus, double digit, namun karena impornya jauh lebih tinggi, dan pertumbuhannya double digit yang sangat tinggi. Ini menyebabkan kita harus melakukan langkah yang cukup tegas dan agak drastis pada pengendalian impor," ujar dia.
Bendahara negara ini juga akan melakukan indentifikasi selama enam bulan ke depan untuk mengetahui mana saja proyek-proyek pelat merah terutama PLN dan Pertamina yang menggunakan bahan baku impor tinggi.