"Contoh saya kepala kantor, saya mimpin di dua, satu kabupaten dan satu kota. Wilayah kerja terdiri dari kantor-kantor cabang," kata dia di Kementerian BUMN.
Dia menjelaskan, operasional yang dimaksud ialah kelancaran pendapatan di wilayah yang dia pimpin, pengawasan, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
"Saya bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional di dua kabupaten kota itu. Kemudian saya bertanggung jawab kinerja pendapatan di kantor itu, kemudian saya bertanggung jawab terhadap pengawasan di kantor itu, bertanggungjawab terhadap pengelolaan SDM. Intinya kerjanya dari A sampai Z," jelasnya.
"Pegawai tidak masuk, tidak datang, pendapatan operasional A sampai Z, dari surat diterima di loket sampai ke alamatnya," ujarnya.
Oleh karena itu, dia bilang, pendapatannya timpang dengan para petinggi perusahaan yang tugasnya menginstruksikan bawahan.
"Cuma kan, kalau kita lihat tidak berkeadilan, tanggung jawab yang kita terima dibanding hasil yang kita dapatkan, beda pejabat pusat," terangnya.