Saat Sri Mulyani Harus Memilih 'Amankan Kantong' Pengusaha atau Negara

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 19 Feb 2019 15:35 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Dok. Kementerian Keuangan
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran Kementerian Keuangan hari ini mengumpulkan ratusan pengusaha di Kantor Ditjen Pajak. Mereka diajak untuk berdialog.

Dalam sambutannya Sri Mulyani menegaskan, bahwa pihaknya mengumpulkan para pengusaha bukan untuk menagih pajak. Justru pemerintah ingin berdiskusi dengan mereka.

"Kami ingin menyampaikan dalam forum ini bukan untuk mengatakan tolong bayar pajak, tapi pesannya saya punya banyak insentif, bapak ibu tahu nggak sih. Pasti kan kalau bapak ibu diundang pajak pasti mikirnya oh mau ditagih apalagi ini," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).


Menurut Sri Mulyani momok dari Ditjen Pajak ataupun Ditjen Bea Cukai dianggap menyeramkan bagi para pengusaha. Sehingga setiap pengusaha diajak bertemu pikirannya selalu negatif

Padahal hari ini pemerintah ingin meminta masukan tentang kebijakan fiskal yang akan dibuat. Salah satunya tentang perpajakan.

Sri Mulyani mencontohkan, dia pernah bertanya kepada Staf Ahlinya di Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo bagaimana dampak jika pemerintah menerapkan penarikan pajak baru dan mendapatkan dana.

"Misalnya saya dapat Rp 1 triliun, masuk ke kas negara. Itu bisa dipakai untuk bayar gaji guru, gaji polisi, ada yang untuk bangun jalan, sekolah, rumah sakit hingga subsidi. Coba itu nanti habis saja," terangnya.

Sri Mulyani berfikir, bagaimana dampaknya jika uang Rp 1 triliun itu tidak ditarik oleh negara sebagai pajak dan masih tetap di kantong para pengusaha. Menurutnya bisa saja uang Rp 1 triliun itu lebih bermanfaat bagi perekonomian bila masih di kantong pengusaha.

"Coba kalau Rp 1 triliun itu tetap ada di kantong bapak ibu tidak saya ambil. Terus dipakai investasi baru, jangan-jangan dampaknya lebih bagus buat ekonomi dibanding untuk subsidi yang hilang begitu saja. Atau tambahan gaji tapi birokratnya makin tidak professional," tuturnya.


Kemungkinan itu bisa saja terjadi, namun kata Sri Mulyani, asalkan pengusahanya benar-benar mengembangkan usahanya di Indonesia dengan berinvestasi. Sehingga bisa menambah lapangan pekerjaan.

"Asal jangan dibawa ke luar negeri, kalau iya ya saya ambil. Tapi kalau buka usaha, buka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan dapat profit. Itu saya lebih senang," tegasnya.

Jika itu disepakati, Sri Mulyani ingin membuat perjanjian. Sebab menurutnya urusan ekonomi negara bukan main-main.

"Kita tidak main-main, ini serius. Coba kita pikirkan Rp 1 triliun itu tetap di kantong pengusaha vs kantong negara," tutupnya. (das/ara)