Jumat, 22 Feb 2019 06:03 WIB
Ditjen Pajak Kantongi Data Harta WNI yang Parkir di 65 Negara
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Data harta warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini terpakir sudah masuk ke kantong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.
Setidaknya ada 65 negara yang sudah mengirimkan data harta WNI ke Ditjen Pajak per akhir tahun 2018.
Pengiriman datanya harta WNI ke otoritas pajak nasional ini dalam rangka menerapkan menerapkan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI).
Penerapan komitmen tersebut dimulai sejak 2017 dan 2018. Indonesia menjadi negara yang ikut menerapkan pada 2018, tepatnya di September 2018. Adapun, untuk menerapkan komitmen tersebut pemerintah Indonesia harus menyelesaikan payung hukum yang paling lambat selesai pada Juni 2017.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, hingga saat ini telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Serta aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
Bagaimana ulasannya, simak selengkapnya di sini: (hek/dna)
Setidaknya ada 65 negara yang sudah mengirimkan data harta WNI ke Ditjen Pajak per akhir tahun 2018.
Pengiriman datanya harta WNI ke otoritas pajak nasional ini dalam rangka menerapkan menerapkan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI).
Penerapan komitmen tersebut dimulai sejak 2017 dan 2018. Indonesia menjadi negara yang ikut menerapkan pada 2018, tepatnya di September 2018. Adapun, untuk menerapkan komitmen tersebut pemerintah Indonesia harus menyelesaikan payung hukum yang paling lambat selesai pada Juni 2017.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, hingga saat ini telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Serta aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
Bagaimana ulasannya, simak selengkapnya di sini: (hek/dna)
