.webp)
Ada persoalan yang membuat lulusan SMK secara persentase paling besar tingkat penganggurannya. Padahal, SMK merupakan pendidikan yang seharusnya mudah terserap oleh dunia industri.
Menteri Koordinato Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan penyebab besarnya persentase pengangguran para lulusan SMK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kurikulum yang Pas-pasan
|
Foto: Fuad Hasim
|
Padahal, pemerintah tengah memprioritaskan program pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kita tahu sebagian besar SMK kita (masih) berjalan pas-pasan, kurikulum dibangun ada gurunya atau tidak," kata Darmin saat membuka pameran IndoBuildTech Expo di ICE BSD, Banten, Kamis (21/3/2019).
Darmin mengungkapkan bahwa pemerintah akan merombak kurikulum pendidikan tingkat SMK. Tujuannya, agar para lulusannya bisa diserap dengan dunia industri.
Di sisi pendidikan tinggi pun, kata Darmin, perlu dikembangkan program link and match, yaitu memadukan dan menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan pendidikan tinggi siap memasuki pasar kerja konstruksi.
"Selain kurikulum, tenaga pengajar atau instruktur untuk pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi faktor yang menjadi perhatian," tambah Darmin.
Lulusan SMK Pilih-pilih Kerja
|
Foto: Fuad Hasim
|
Hal itu diungkapkan usai membuka dan memberikan arahan pada pameran IndoBuildTech Expo di ICE BSD, Banten, Kamis (21/3/2019).
"Ya itu salah satunya, tapi salah satu yang lain juga mereka memilih-milih kerja, iya kan," kata Darmin.
Darmin mengatakan, upaya yang akan dilakukan pemerintah guna menekan tingkat pengangguran terbuka khususnya bagi lulusan SMK adalah dengan merombak kurikulumnya.
"Pertama-tama kurikulum, dia tidak pernah dirancang dengan baik sehingga tidak cocok dengan kebutuhan industri, jadi kita mau melakukan full tahun depan, tahun ini harus kita mulai," ujar Darmin.
Pemerintah Siapkan Insentif Pajak
|
Foto: Fuad Hasim
|
"Pemerintah telah menyiapkan insentif, agar tidak menganggap kerja sama ini tidak menambah beban," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di ICE BSD, Banten, Kamis (21/3/2019).
Insentif tersebut dinamakan super deduction tax, yang merupakan insentif pajak dengan memperbesar faktor pengurang Pajak Penghasilan (PPh) (tax allowance) secara jumbo agar PPh yang dibayarkan badan usaha makin kecil.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memberikan keringanan pajak hingga 200% untuk industri yang berinvestasi dalam pendidikan vokasi. Sementara bagi industri yang melakukan kegiatan R&D untuk menciptakan inovasi, akan diberikan keringanan pajak hingga 300%.
Oleh karena itu, bekas Dirjen Pajak ini meminta dukungan dari dunia industri terhadap program pelatihan vokasional. Apalagi, pemerintah akan menerbitkan payung hukum kebijakan tersebut dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan.
Halaman 2 dari 4
