Utang Luar Negeri RI Capai Rp 5.528 Triliun

Bank Indonesia (BI) merilis data utang luar negeri (ULN) Indonesia periode April 2019. Dari data BI disebutkan ULN tercatat US$ 389,3 miliar atau setara dengan Rp 5.528,06 triliun (kurs Rp 14.200).

Angka ULN ini tumbuh 8,7% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 7,9% karena transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh pengurangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Jumlah ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 189,7 miliar atau sekitar Rp 2.693,7 triliun tercatat mengalami perlambatan yakni tumbuh 3,4% dibandingkan bulan sebelumnya 3,6%.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman senilai US$ 0,6 miliar dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) milik nonresiden senila US$i 0,4 miliar akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan.

Kemudian, utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 199,6 miliar Rp 2.834,2 triliun. Angka ini tumbuh 14,5% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 13%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2% terhadap total ULN swasta.

Swasta Penyebab Tumbuhnya Utang Luar Negeri RI

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia periode April tercatat mengalami pertumbuhan 8,7% dibandingkan periode sebelumnya 7,9%. Karena itu jumlah ULN Indonesia pada April tercatat US$ 389,3 miliar atau setara dengan Rp 5.528,06 triliun (kurs Rp 14.200).

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah menjelaskan selama 10 tahun terakhir ULN sektor swasta memang terus mengalami peningkatan, sedangkan ULN pemerintah stabil, cenderung turun atau melambat.

"ULN swasta trennya meningkat signifikan, sementara pemerintah lambat. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan utang domestik, sehingga menyebabkan pertumbuhan ULN pemerintah dapat dikatakan sangat rendah," kata Piter saat dihubungi detikFinance, Senin (17/6/2019).

Dari data yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) ada peningkatan pada ULN swasta yang meningkat. Sementara ULN pemerintah mengalami perlambatan. Utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 199,6 miliar Rp 2.834,2 triliun. Angka ini tumbuh 14,5% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 13%.

"ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2% terhadap total ULN swasta," tulis keterangan tersebut.

Utang Luar Negeri RI Sampai Rp 5.528 T, Bahaya Nggak?

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah menjelaskan dari komposisi total ULN yang paling tinggi adalah swasta, menurut dia hal ini sudah terjadi sejak 10 tahun terakhir.

"ULN sektor swasta trennya terus meningkat, sementara ULN pemerintah lambat. Ini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan utang domestik, sehingga pertumbuhannya rendah," ujar Piter saat dihubungi detikFinance, Senin (17/6/2019).

Selanjutnya, Piter mengatakan saat ini rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah yakni kurang dari 30%. Namun ada porsi ULN yang cukup besar yakni 40%.

"Tapi bukan berarti ULN nya terlalu tinggi, saya menilai posisi ULN Indonesia masih dalam kisaran yang rendah," ujar Piter.

Menurut Piter pertumbuhan ULN ini tergantung dengan kondisi yang ada di suatu negara. Sementara itu untuk posisi ULN yang sudah terlalu besar dan menyebabkan risiko gagal bayar pertumbuhan 8,7% itu bisa jadi terlalu besar. Dengan demikian sebaliknya, untuk negara yang posisi ULN nya masih sangat rendah pertumbuhan ULN sebesar 8,7% dapat dikatakan masih sangat kecil.

"Sekarang yang diperlukan adalah memperbesar utang domestik, tapi saat ini kebijakan pemerintah yang mengutamakan utang domestik menurut saya adalah upaya untuk memperbaiki komposisi utang," jelas dia.

12 Orang Tewas, Begini Sejarah Pembangunan Tol Cipali

Sejarah Tol Cipali: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4588678/12-orang-tewas-begini-sejarah-pembangunan-tol-cipali?_ga=2.4541878.463204036.1560686669-1781083025.1553154073

Kecelakaan kembali terjadi di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Kali ini tak tanggung-tanggung, 12 nyawa melayang sekaligus setelah terjadi kecelakaan beruntun di KM 151 Tol Cipali arah Jakarta.

"Ada 12 yang meninggal kemudian 11 luka berat kemudian 32 yang luka ringan," kata Kapolres Majalengka AKBP Mariyono saat dihubungi, Senin (17/6/2019).

Dalam catatan detikFinance, salah satu tol terpanjang di Indonesia ini memang kerap terjadi kecelakaan. Pada masa awal pengoperasian atau sejak diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu saja, hampir setiap hari terjadi kecelakaan di ruas tol yang panjangnya mencapai 116,75 km tersebut.

Tol Cipali merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Jawa yang dioperasikan oleh PT Lintas Marga Sedaya (LMS). Tol ini mulai dioperasikan sejak Juni 2015.

LMS sendiri merupakan perusahaan patungan dengan kepemilikan perusahaan Malaysia, Plus Expressways Berhard 55% dan PT Astra Infrastruktur sebanyak 45%.

Tol ini dibangun dengan biaya mencapai Rp 13,7 triliun. Dengan konsesi yang didapat selama 35 tahun dan dimulai sejak 2006, tol ini akan habis masa pengelolaannya pada 2041 mendatang.


Kecelakaan Maut di Tol Cipali, BPJT: Infrastruktur Bukan Penyebab

Hari ini, Senin (17/6/2019) telah terjadi kecelakaan maut di tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang menewaskan 12 orang. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 01.00 WIB kecelakaan di km 150+900 jalur B arah Jakarta yang melibatkan 4 kendaraan yang disebabkan oleh pencobaan pembunuhan sopir bus oleh salah seorang penumpang. Meski begitu, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) memberikan imbauan pada pengguna jalan terutama yang melalui tol Cipali.

"Kalau melihat beberapa case kecelakaan jalan tol, apalagi pada ruas yang panjang, persoalan kelelahan, mengantuk dan kondisi kendaraan yang tidak prima cukup mengemuka. Jadi tetap saja, fisik dan stamina yang prima, menyediakan pengemudi pengganti saat lelah/mengantuk, dan memeriksa kendaraan supaya aman dikemudikan," imbau Kepala BPJT Danang Parikesit ketika dihubungi detikFinance, Senin (17/6/2019).

Namun, Danang menegaskan bahwa infrastruktur bukan lah penyebab adanya kecelakaan di Tol Cipali. Dia bilang, justru infrastruktur dibangun untuk membantu mengurangi kecelakaan.

"Infrastruktur bukan penyebabnya, yang kita lakukan justru infrastruktur harus mampu mengurangi fatalitasnya," kata Danang.