Jakarta -
Berita terpopuler detikFinance Kamis (29/8/2019) adalah Suprajarto menolak posisinya saat ini digeser Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini menggeser Suprajarto dari Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi Dirut PT Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Suprajarto menolak digeser karena menurutnya tak pernah diajak bicara maupun musyawarah. Pernyataan itu disampaikan Suprajarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.
Selain berita penolakan Suprajarto, berita terpopuler lainnya adalah Dahlan Iskan menyinggung keputusan Presiden Joko Widodo pindahkan ibu kota ke Kalimantan. Dahlan menuliskan pandangannya terhadap keputusan itu dalam tulisan berjudul Ibu Kota Kilat dalam situs resminya disway.id.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mau tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini:
Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Suprajarto sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BRI. Sebelumnya Suprajarto menjabat Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
Namun, Suprajarto menolak keputusan tersebut. Dia menegaskan tidak pernah diajak bicara mengenai posisi barunya tersebut. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Direktur Utama BTN.
"Bahwa saya ditetapkan sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara di mana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya apalagi diajak musyawarah. Oleh karena itu oleh penetapan RUPSLB atas penetapan ini saya tidak dapat menerima keputusan itu, dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari hasil keputusan RUPSLB BTN," kata Suprajarto di bilangan Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Baca selengkapnya di sini: Digeser Rini ke BTN, Dirut BRI: Saya Tak Terima Keputusan Itu
Rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota sudah hampir pasti. Semua perencanaan telah disiapkan, tinggal menunggu eksekusinya.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai perencanaan proses pindah ibu kota itu begitu cepat. Lewat tulisannya yang dia posting di laman disway.id, Dahlan mengibaratkan proses pemindahan ibu kota yang dilakukan Jokowi sudah seperti perusahaan swasta yang membangun kawasan hunian yang begitu fleksibel.
Dahlan mengibaratkan proses pindah ibu kota yang dilakukan Jokowi seperti Podomoro Group yang akan membangun super block Central Park, seperti Sinar Mas, yang akan membangun Bumi Serpong Damai, atau Lippo Group, yang akan membangun Meikarta.
"Bukan main fleksiblenya. Sudah sefleksible perusahaan. Seolah seperti bukan program sebuah negara. Apalagi negara demokrasi," tulisnya dalam sebuah blok dilansir dari disway.id, Kamis (29/8/2019).
Malah menurutnya proses pindah ibu kota kni lebih fleksibel dari perusahaan properti. Sebab bagi perusahaan yang ingin melakukan sesuatu biasanya harus meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Ini sudah mirip sebuah perusahaan keluarga," ujarnya.
Baca selengkapnya di sini: Sebut Ibu Kota Pindah Secepat Kilat, Dahlan: Mirip Perusahaan Keluarga
Teka-teki lokasi ibu kota baru akhirnya terjawab sudah setelah Presiden Joko Widodo mengumumkannya pada Senin 26 Agustus 2018 di Istana Presiden, Jakarta Pusat.
Jokowi memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai pusat administrasi pemerintahan negara, tepatnya di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tentu saja keputusan ini ditunggu-tunggu karena cukup lama dibahas di pemerintahan. Tentu saja setiap keputusan yang diambil ada proses panjang dibaliknya, entah perdebatan, silang pendapat, maupun keyakinan masing-masing pihak dalam melihat masing-masing calon ibu kota baru.
Akan tetapi, orang nomor satu di Indonesia lah yang punya wewenang untuk mengetuk palu di mana lokasi ibu kota baru yang dipilih.
detikFinance berkesempatan untuk melakukan wawancara khusus dengan Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin. Dia memaparkan panjang lebar, mulai dari pergulatan saat membahas calon ibu kota baru, hingga langkah selanjutnya setelah lokasi ibu kota baru ditetapkan.
Termasuk, nasib PNS yang pindah ke ibu kota baru dan nama ibu kota baru yang nantinya akan disematkan juga dibahas dalam wawancara ini. Tudingan ada utang dan celah korupsi dibalik mega proyek tersebut pun ikut disinggung.
Baca selengkapnya di sini: Di Balik Keputusan Jokowi Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru
Ibu Kota negara akan dipindah ke Kalimantan Timur. Begini kondisi terkini di sekitar calon ibu kota baru, Rabu (28/8/2019): Begini Kondisi Lingkungan di Lokasi Calon Ibu Kota Baru
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah ditentukan. Penetapan besaran iuran baru tinggal menunggu penerbitan peraturan presiden (perpres) yang nantinya akan ditandatangani oleh Jokowi.
Menurut Mardiasmo, besaran iuran BPJS Kesehatan sama seperti yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat gabungan antara Komisi IX dengan Komisi XI kemarin.
"Ini sudah kita naikkan, segera akan keluar Perpresnya. Hitungannya seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR itu," kata Mardiasmo di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2019)
Iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan Menteri Keuangan adalah untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan per jiwa. Sedangkan kelas 2 sebesar Rp 110.000 per bulan per jiwa, dan kelas 1 sebesar Rp 160.000 per bulan per jiwa.
Baca Selengkapnya di sini: Jokowi Segera Terbitkan Aturan Iuran BPJS Naik Jadi Rp 160.000
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
