Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 16 Okt 2019 22:15 WIB

PNS Doyan Sebar Ujaran Kebencian Bakal Diawasi Ketat

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana/Foto: Ari Saputra Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan saat ini banyak oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang terlibat isu ujaran kebencian, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi, serta terlibat politik praktis. Untuk itu, dirinya mendorong pemerintah agar segera membentuk tim khusus yang akan mengawasi PNS.

"Tim atau satuan tugas yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga (K/L) nantinya diharapkan memiliki fungsi untuk mengawasi dan membina ASN agar selalu dapat mengamalkan prinsip nilai dasar serta landasan profesi ASN lainnya," kata Bima dalam keterangannya, seperti ditulis Rabu (16/10/2019).

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Makmur Marbun mendukung adanya pembentukan tim ini. Pihaknya mengakui, hal itu dapat mencegah politisasi ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang.

"Bersama BKN, efektif per Desember 2019, Kemdagri resmi menerapkan e-Mutasi bagi seluruh Instansi Daerah. Hal ini untuk mencegah proses mutasi yang sarat politis pasca terpilihnya Kepala Daerah," ujarnya.


Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan Kemkominfo mendukung penuh pembentukan hal ini dan akan menyiapkan fasilitas pendukung yang selama ini menjadi tugas dan fungsi Kemkominfo.

"Kemkominfo akan siap mendukung tim kerja dengan menyediakan fasilitas kanal aduan berbasis teknologi informasi serta sosialisasi di saluran elektronik milik pemerintah, seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI)," jelasnya.

Terakhir, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, KemenPANRB, Setiawan Wangsaatmaja akan segera menyusun landasan hukum dan kerangka tim kerja.

"Sebelum tim kerja terbentuk, tentu Pemerintah perlu menerima masukan dari beberapa pihak, untuk hal-hal yang memang selama ini ada di area abu-abu. Pemerintah optimis dapat kembali mengawal profesi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa," tuturnya.



Simak Video "261 Peserta SKD CPNS 2018 Somasi MenpanRB Gegara Belum Diangkat"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com