.webp)
Berbagai kebijakan telah dibuat Susi Pudjiastuti untuk menciptakan kesejahteraan bagi para nelayan. Salah satunya menghapus anggaran BBM subsidi untuk nelayan yang nilainya Rp 11 triliun per tahun. Dia meminta, anggaran subsidi BBM Rp 11 triliun tersebut dibagi-bagi saja kepada nelayan.
Susi yang juga mantan nelayan kecil ini mengatakan, nasib nelayan di Indonesia sangat memprihatinkan.
"Nelayan kasihan, lihat kredit perikanan. Daftar izin prinsip bayar. IMB bayar. PPN bangun sendiri pabrik kena 4,5%, impor mesin bayar," kata Susi.
"(Bunga) kredit 12%. Nelayan masuk pasar ikan bayar 4%, ada 2,5% ada 10%. Ikan masih di pelelangan saja nih, nelayan kena 40%," ungkap Susi.
Susi mengatakan, Subsidi BBM yang dihapus akan dialihkan untuk keperluan nelayan seperti bantuan kapal, alat tangkap hingga pabrik es. Bantuan ini jauh dibutuhkan dan tepat sasaran daripada subsidi BBM.
KKP juga membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai wilayah terluar, terdepan, dan terpencil di Indonesia. Di antaranya SKPT Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Biak, dan SKPT Mimika.
Buah dari kebijakan penguasan laut 100% oleh Indonesia dan moratorium kapal adalah setoran pajak sektor perikanan yang mengalami kenaikan. Kenaikan setoran pajak tersebut dikarenakan adanya kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Setoran pajak sektor perikanan di 2016 sebesar Rp 850,1 miliar. Dan pada tahun berikutnya atau 2017 naik menjadi Rp 1,08 triliun.
Terjadi kenaikan penerimaan pajak sekitar Rp 232 miliar dari 2016 ke 2017. Penerimaan tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, menurut Susi, KKP adalah satu-satunya kementerian yang menurunkan anggaran di tahun anggaran 2019. Penurunannya yakni sebesar Rp 3 triliun, dari Rp 9 triliun (tahun anggaran 2018), menjadi Rp 6 triliun (tahun anggaran 2019).
(eds/eds)
