Prabowo Dapat Anggaran Terbesar Rp 127 T, Masuk Radar BPK?

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna menyatakan akan menyoroti secara khusus anggaran di beberapa kementerian/lembaga (K/L) negara yang dianggap memiliki risiko tinggi karena mengelola anggaran besar. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, hingga Polri.

"Tentu saja risiko terbesar itu di entitas-entitas yang menggunakan dana besar, yaitu Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian ESDM, Polri adalah K/L yang kami menganggap memiliki risiko tinggi karena penggunaan anggaran yang besar," kata Agung usai pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Menurut Agung, terhadap kementerian dan lembaga tersebut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara bertahap.

Dalam kesempatan yang sama, anggota BPK RI Achsanul Qosasi mengatakan, kementerian yang belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di laporan keuangan tahun anggaran 2018, seperti Kemenpora juga akan disoroti oleh BPK.

Untuk Kementerian Pertahanan sendiri yang kini dipimpin oleh Menhan Prabowo Subianto, Achsanul menilainya wajar mendapatkan jatah anggaran terbesar. Pasalnya, untuk menjaga pertahanan negara memang butuh anggaran besar.

"Menhan itu kan untuk pertahanan negara. Jadi kita juga harus kuat dalam hal itu. Jadi menurut saya, mereka wajar terbesar," pungkas Achsanul.

Lanjut ke halaman berikutnya >>>