Prabowo Dapat Anggaran Terbesar Rp 127 T, Masuk Radar BPK?

Presiden Jokowi telah resmi melantik Menteri pengisi Kabinet Indonesia Maju.. Dalam tersebut, komposisi menterinya 53% dari kalangan profesional, dan 47% dari kalangan partai politik (parpol).

Nantinya, menteri-menteri tersebut harus menjalani tugas-tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing, dan mengelola anggaran pemerintah yang telah ditetapkan.

Untuk itu, Anggota BPK RI Achsanul Qosasi menyampaikan beberapa pesan-pesan untuk menteri-menteri tersebut baik yang dari kalangan parpol, maupun dari kalangan profesional dalam hal pengelolaan APBN.

"Kalau menteri-menteri dari parpol ini ya tentunya penggunaan alokasi anggaran itu harus hati-hati. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan politik di sana. Karena ini adalah kepentingan anggaran untuk negara, bukan negara untuk parpol," tegas Achsanul usai menghadiri pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI periode 2019-2024, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Sedangkan, untuk menteri dari kalangan profesional, Achsanul berpesan agar mempelajari birokrasi pemerintah dengan baik. Sehingga, dalam pengelola APBN pun dapat berjalan secara efisien.

"Menteri-menteri baru itu sekarang lebih banyak dari kalangan profesional. Nah mereka kadang-kadang terhambat di tataran birokrasi. Ini kan permasalahannya. Jadi saya berharap tentunya para menteri yang masih dalam tataran birokrasi ini, yang tentunya mereka kaget dengan birokrasi kita, itu harus dinikmati dan dipelajari," kata Achsanul.

Ia mengatakan, para menteri yang dari kalangan profesional itu perlu memangkas aturan-aturan yang tidak bermanfaat.

"Pangkaslah SOP (Standar operasional prosedur) yang tidak bermanfaat. Kemudian ya harus turun ke bawah untuk memantau. Karena memang birokrasi kita ini di dalam rezim tatanan negara penuh dengan aturan. Dan yang dipakai adalah uang rakyat, penuh dengan aturan," jelas dia.

(ang/ang)