"BPNT hanya bisa berjalan 6% dari rencana kita. Wah di lapangan luar biasa penolakannya terhadap program-program pemerintah melalui Bulog," ungkap Buwas di acara Ngopi BUMN, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Buwas mengatakan, target 700.000 ton beras untuk BPNT seharusnya dapat tersalurkan dalam tiga bulan, yakni bulan Oktober, November, dan Desember.
Baca juga: Bulog Batal Impor Daging Sapi Brasil |
Ia pun tak yakin hingga akhir tahun 2019 beras Bulog untuk BPNT tersebut dapat tersalurkan 100%. Menurutnya, maksimal beras Bulog dapat tersalurkan sebanyak 160.000 ton hingga akhir tahun. Apalagi, tahun 2020 program BPNT akan digantikan oleh program Kartu Sembako.
"Kita nggak tahu. Lagipula tahun depan programnya sudah Kartu Sembako. Paling maksimal 160.000-an ton dari 700.000 ton," papar dia.
Buwas mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan agar Bulog menjadi penyalur utama beras BPNT. Namun, Kementerian Sosial hanya mengeluarkan surat edaran atas tindak lanjut keputusan tersebut, bukan surat keputusan Menteri, sehingga implementasinya di lapangan tak sesuai.
"Presiden kan mengatakan BPNT berasal dari Bulog. Dan waktu itu kan Pak Menteri sudah mengatakan, bahkan Pak Menteri sudah membuat edaran. Tapi bukan keputusan, edaran. Yang akhirnya di lapangan blunder karena ada kepentingan-kepentingan di lapangan, salah satunya ada bentuk oknum-oknum dari Kepala Dinas Sosial yang tidak ikhlas. Akhirnya dia ngomong Bulog pengemis lah, Bulog ayam sayurlah, sekarang ditangani kepolisian," ucap dia.
Buwas mengungkapkan, pihaknya tak bisa melakukan apa-apa jika beras untuk BPNT tak bisa disalurkan semuanya. Jika nantinya kuota beras untuk BPNT tersisa, pihaknya terpaksa menggelontorkan beras tersebut untuk operasi pasar.
"Kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita gunakan beras itu untuk operasi pasar atau untuk komersial," tutupnya.
Simak Video "Heboh Nenek di Sumedang Kecewa Timbangan Beras BPNT Kurang"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
