Senin, 11 Nov 2019 18:17 WIB
Soal Larangan Vape & Rokok Elektrik, Ini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Beredar rencana pelarangan rokok elektrik dan vape yang belakangan ini banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Larangan tersebut diusulkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Vape salah satu sumber penerimaan negara melalui pengenaan cukai. Pemerintah memungut cukai Vape sebesar 57%.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau buka suara soal rencana tersebut yang pastinya bakal mempengaruhi penerimaan negara khususnya dari cukai.
"Aku belum ngomong dulu. Nanti ya," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Tak cuma ke penerimaan, pelarangan vape dan rokok elektrik juga bakal memukul pelaku industrinya. Berkaitan dengan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga belum bisa berkomentar.
"Belum (mengkaji), belum sama sekali. Saya belum mengkaji. Jadi saya belum bisa kasih keterangan," jelasnya secara terpisah.
Kepala BPOM Penny Lukito sebelumnya mengatakan usulan tersebut nantinya akan masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
"Ya harus ada payung hukum. Kalau belum ada BPOM tidak bisa mengawasi dan melarang. Payung hukumnya bisa revisi PP 109," kata Penny saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Simak Video "Jangan Bawa Vape Kalau Berkunjung ke Negara Ini!"
[Gambas:Video 20detik]
(/hns)
Vape salah satu sumber penerimaan negara melalui pengenaan cukai. Pemerintah memungut cukai Vape sebesar 57%.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau buka suara soal rencana tersebut yang pastinya bakal mempengaruhi penerimaan negara khususnya dari cukai.
Tak cuma ke penerimaan, pelarangan vape dan rokok elektrik juga bakal memukul pelaku industrinya. Berkaitan dengan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga belum bisa berkomentar.
"Belum (mengkaji), belum sama sekali. Saya belum mengkaji. Jadi saya belum bisa kasih keterangan," jelasnya secara terpisah.
Kepala BPOM Penny Lukito sebelumnya mengatakan usulan tersebut nantinya akan masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
"Ya harus ada payung hukum. Kalau belum ada BPOM tidak bisa mengawasi dan melarang. Payung hukumnya bisa revisi PP 109," kata Penny saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Simak Video "Jangan Bawa Vape Kalau Berkunjung ke Negara Ini!"
[Gambas:Video 20detik]
(/hns)
