-
Selama sepekan ke belakang, topik mengenai Basuki Tjahja Purnama diangkat jadi pimpinan BUMN menjadi berita paling terpopuler
. Pria yang disapa Ahok ini sendiri telah resmi diangkat jadi Komisaris Utama Pertamina.
Pro dan kontra pun muncul. Ada yang mendukung Ahok, sebaliknya tidak sedikit juga yang menolak Ahok jadi pimpinan BUMN.
Selain topik mengenai Ahok, berita mengenai kabar adanya mall sepi di tengah kota Jakarta hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani komentari gaji PNS DKI Jakarta yang tinggi ikut jadi berita terpopuler.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ahok akan menggantikan Tanri Abeng.
"Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama di Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Nama Ahok belakangan santer dikabarkan menjadi petinggi di BUMN migas tersebut. Ahok juga sempat datang ke Kementerian BUMN dan bertemu langsung dengan Erick Thohir.
Usai pertemuan itu pun Ahok memang sudah mengaku akan ditunjuk Eric Thohir jadi petinggi BUMN.
Sebelum Ahok resmi diangkat jadi komut Pertamina, serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sempat menolak bila Ahok menjadi pimpinan Pertamina. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.
Arie juga mempermasalahkan catatan hukum Ahok. Dia menilai bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menunjukkan sikapnya terkait penunjukan Ahok jadi pimpinan BUMN. Sejak rencana tersebut bergulir, Luhut menyambutnya dengan positif.
"Ya kan dia bagus, ya dia kan kerjanya boleh," kata Luhut pada Rabu (13/11) lalu.
Luhut juga membela keputusan Ahok jadi pimpinan BUMN ditengah penolakan serikat pekerja. Menurut Luhut, yang menolak Ahok justru perlu dipertanyakan.
"Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan. (Ahok) itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya, (masa) ndak mau dibersihin," tambahnya," kata Luhut.
Fenomena mal sepi di Jakarta seakan tak ada habisnya. Salah satunya terjadi di kawasan Gajah Mada, Jakarta. Mall Grand Paragon tepatnya, pusat perbelanjaan ini terpantau lengang dan sepi pengunjung.
Pengusaha ritel pun mengeluhkan kebijakan pemerintah yang turut berkontribusi pada sepinya pusat perbelanjaan. Ketua Bidang Ritel Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Tutum Rahanta menjelaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait ganjil genap yang berlaku di beberapa jalan di Ibu Kota.
Setidaknya hal itu dirasakan oleh beberapa pusat perbelanjaan yang lokasinya dilalui oleh jalur ganjil genap.
"Untuk lokasi tertentu pusat belanja adalah sangat diperparah aturan pemerintah contoh ganjil genap," ujarnya kepada detikcom, Rabu (20/11/2019).
Menurut Tutum beberapa pusat perbelanjaan mengalami penurunan pengunjung lantaran kebijakan itu. Sebab kebijakan itu mempengaruhi keinginan para konsumen untuk mengunjungi pusat perbelanjaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons soal gaji PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa sampai Rp 28 juta per bulan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berkomentar secara luas, tak hanya di lingkup satu provinsi.
Menurutnya memang gaji PNS diatur oleh Pemerintah daerah masing-masing. Dia menyatakan akan membuat standar penggajian PNS.
"Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri," kata dia ditemui di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan perlu berbicara lebih dulu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Nanti aku bicara dulu sama Pak Mendagri ya," sebutnya.
.webp)
