.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka curiga bahwa suntikan modal buat BUMN malah digunakan untuk membayar gaji pegawai.
"Jika perusahaan sudah begini bagaimana kita percayakan PMN tersebut? Jangan-jangan PNM-nya nanti hanya akan dibuat membayar gaji karyawan. Seharusnya ini di audit. Jika memang tidak bisa dilanjutkan lagi ya asetnya ditarik pemerintah dan perusahaannya kita tutup," ujarnya kata dia di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai rapat, Erick memberi pernyataan terkait penggunaan PMN oleh BUMN. Dia menegaskan bahwa modal negara untuk perusahaan pelat merah bukan untuk menggaji pegawai.
"Ya nanti kita review ya. Tadi kan saya sampaikan kalau bisa PMN itu memang sebuah penugasan, bukan PMN dipergunakan untuk sekedar cashflow, bayar gaji dan lain-lain tapi karena ada tugas," kata dia di Kompleks DPR/MPR RI.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara soal BUMN rugi padahal sudah dapat Penyertaan Modal Negara (PMN). Setidaknya ada 7 BUMN dari 41 penerima PMN yang merugi di 2018
"7 BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," ujarnya di ruang rapat Komisi XI, gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Di 2015 dan 2016 ada 8 BUMN yang merugi dari 41 penerima PMN. Di 2017 ada 3 BUMN merugi dari 41 penerima PMN.
Dari 2015 hingga 2018 pemerintah sudah menyalurkan PMN secara total mencapai Rp 130,4 triliun. Terdiri dari 2015 Rp 65,6 triliun, 2016 Rp 51,9 triliun, 2017 Rp 9,2 triliun dan 2018 Rp 3,6 triliun.
(toy/dna)
