Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan implementasi program kartu pra kerja akan dimulai di Jakarta dan Bandung. Kedua kota tersebut sebagai pilot project pemerintah sebelum diluncurkan pada Agustus 2020.
"Awal April ada pilot di Jakarta dan Bandung dengan basis aplikasi. April-Agustus 2020 adalah perluasan implementasi di berbagai kota dan launching Agustus," kata Airlangga di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Program kartu pra kerja ditargetkan untuk 2 juta orang dengan anggaran Rp 10 triliun di 2020. Target pesertanya pun mulai dari usia 18 tahun ke atas. Pesertanya yang pasti korban PHK, pegawai yang ingin meningkatkan kompetensi, dan bukan pelajar atau masyarakat yang sedang menjalani pendidikan formal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3-Rp 7 juta bagi satu peserta. Anggaran tersebut nantinya sebagai biaya pembayaran pelatihan dan akan disesuaikan dengan bidang pelatihan yang diambil. Dia pun bilang bahwa peserta juga tetap mendapat insentif namun hal itu masih dibahas lebih mendalam.
Untuk saat ini, dikatakan Airlangga pemerintah tengah menyusun peraturan presiden (Perpres) sebagai payung hukum pelaksanaan program kartu pra kerja, targetnya terbit Desember ini. Setelah itu, pemerintah juga akan menyiapkan project management office (PMO) serta learning ekosistem yang dibangun oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Berapa insentifnya?