.webp)
Normalisasi Ciliwung Jokowi Vs Naturalisasi Anies
Normalisasi Sungai Ciliwung yang mandek dikeluhkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sungai yang belum dinormalisasi disebut jadi biang kerok banjir yang melanda DKI Jakarta.
Proyek normalisasi pertama kali dicetuskan oleh Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai langkah menanggulangi banjir besar pada 2012.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak 2018 sampai dengan sekarang kegiatan normalisasi Sungai Ciliwung vakum. Kami belum bisa melanjutkan normalisasi sungai Ciliwung, masih 17,5 km lagi karena lahannya belum bebas," ungkap Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah, kepada detikcom, Rabu (1/1/2020).
Menurut, Bambang normalisasi adalah upaya meningkatkan kapasitas sungai agar bisa menampung lebih banyak debit air, khususnya saat banjir.
"Normalisasi itu membuat kapasitas atau daya tampung sungai mampu menampung debit banjir. Kemudian bisa mengalirkannya ke hilir. Kita juga pasti langsung ajukan anggaran buat normalisasi diteruskan kalau ada lahannya," ungkap Bambang dalam kesempatan berbeda.
Normalisasi sendiri dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai di Jakarta. Banyak hal yang menyebabkan menyempitnya sungai, mulai dari pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, hingga penyalahgunaan untuk permukiman.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki pandangan lain. Bukan normalisasi, Anies punya ide naturalisasi. Program ini, disebutnya, akan mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya.
"(Mengatasi banjir) salah satunya ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik. Bagaimana mengamankan (air) tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," ungkap Anies di Pluit, Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).
