Pedagang Minta Pemerintah Pantau Ketat Stok Pangan Jelang Puasa

Pedagang Minta Pemerintah Pantau Ketat Stok Pangan Jelang Puasa

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 18 Mar 2020 14:17 WIB
Jahe merupakan rempah-rempah yang diburu warga untuk menangkal virus corona. Kepopulerannya membuat harga jahe melambung hingga Rp 70 ribu di Pasar Kramat Jati.
Foto: Rengga Sancaya

Untuk itu pemerintah pusat diminta lebih peka dan memberikan kebijakan khusus terkait kebutuhan pokok pangan di Jakarta dan sekitarnya menjelang Ramadan hingga memasuki Lebaran.

Apalagi bulan puasa tinggal 1,5 bulan lagi. Otomatis berbagai kebutuhan pokok pangan harus dipastikan dalam kondisi cukup dan siap memenuhi pasar. Kebutuhan yang dimaksud meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi, kerbau dan ayam, tepung, bawang merah dan bawang putih, cabai, buah-buahan sampai susu dan makanan olahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diharapkan 10 hari sebelum memasuki bulan Ramadan semua bahan pokok tersebut sudah pada posisi tersedia di gudang dan setiap saat siap disuplai kebutuhan pasar," urainya.

Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga psikologi pasar bahwa stok berlimpah, sehingga tidak terjadi lonjakan harga, serta untuk mengantisipasi oknum yang ingin menimbun barang guna mencari keuntungan yang tidak masuk akal.

ADVERTISEMENT

Pihaknya mendapat data dari Bulog dan PT Tjpinang Food Station bahwa stok beras di Jakarta aman karena tersedia 323 ribu ton. Tapi pihaknya mengkhawatirkan stok kebutuhan pangan lainnya.

"Artinya kalau beras tidak perlu dikhawatirkan. Tapi pokok pangan tidak hanya beras. Bagaimana yang lain, sudah kah dijamin sudah cukup? ini menjadi pertanyaan besar," ujarnya.

Dia mengingatkan, kebutuhan pokok pangan menjelang hari-hari besar keagamaan seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri akan meningkat 200% hingga 300%. Menurutnya itu perlu diwaspadai dan diantisipasi.

"Jika memang komoditi pokok pangan di atas tidak dapat dipasok lokal maka jalan satu satunya adalah impor. Dalam hal ini Kementerian Pertanian dan (Kementerian) Perdagangan harus segera duduk bersama menyamakan angka untuk selanjutnya membuat kebijakan. Jika harus impor harus segera memberikan izin agar barang atau komoditi tersebut sampai di tanah air tepat waktu," tambahnya.


(toy/ara)

Hide Ads