Corona Merajalela, Perantau Jabodetabek Malah Colong Start Mudik

Budi mengaku pihaknya mulai membuka opsi untuk mengurangi angkutan bus dari Jakarta untuk ke luar kota sebelum pemerintah mendapatkan keputusan soal opsi larangan mudik.

"Pembatasan kendaraan bus bisa juga saya akan bicarakan ke Pak Yani (Direktur Angkutan Jalan), apakah bisa pengurangan bus," ujar Budi.

Budi juga meminta jajaran RT-RW (Rukun Tetangga-Rukun Warga) pun ikut menahan masyarakatnya bepergian. Jajaran RT-RW bisa mengakomodir bantuan atau insentif dari masyarakat yang mampu untuk diberikan kepada para pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatan karena corona.

Pasalnya, banyak pekerja di sektor informal yang merantau di Jakarta dan mudik menjadi keharusan. Denhan bantuan yang diakomodir RT-RW, diyakini bisa membujuk perantau yang bekerja di sektor informal untuk tidak mudik.

"Jadi ini insentif juga bisa dari masyarakat, misalnya bagi masyarakat yang mampu, bantu lingkungannya. Mungkin di tingkat RT/RW yang bisa mengakomodir bisa saja mereka membujuk orang yang mau mudik, khususnya yang kerja di sektor informal untuk tidak pulang," kata Budi.

"Dikasih insentif sembako atau lainnya, kasih dia kegiatan untuk dapatkan makan dan pendapatan," ungkapnya.

Menurut Budi, untuk mencegah orang mudik bukan cuma dibutuhkan larangan plus hukuman untuk yang melanggar. Harus ada ganjaran bagi mereka yang tidak mudik, apalagi bagi perantau yang bekerja di sektor informal.

"Kalau mau pelarangan itu butuh reward punishment. Kalau mudik akan dapat hukuman apa, dan kalau mereka yang tidak mudik, mungkin sektor informal, diarahkan untuk dapat bantuan," ungkap Budi.

Sementara itu, Adita mengatakan soal opsi larangan mudik, Kemenhub memang berkomitmen tegas untuk mengusulkan larangan. Namun, keputusan akan diambil usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

"Pada intinya, sebenarnya kita akan melarang mudik cuma butuh keputusan tinggi di ratas. Mengapa dilarang? Karena ini (mudik) menjadi potensi perluasan virus," kata Adita.