Sri Mulyani-DPR Rapat Virtual soal Corona 5 Jam, Ini Hasilnya

Sementara Anggota Komisi XI dari Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menghitung dengan cermat seberapa besar dampak COVID-19 terhadap ekonomi dan keuangan nasional.

Apalagi, dikatakan Misbakhun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dampak COVID-19 lebih kompleks dibandingkan dengan krisis moneter tahun 1997-1998 dan krisis keuangan pada 2008-2009.

"Maka perlu mengkalibrasi sizing krisisnya seperti apa, dari supply dan demand side. Pertanyaannya, berapa lama ini akan terjadi? Tolong Menkeu benar-benar mengukur, jangan pernah underestimate krisis ini," ujar Misbakhun.

Sementara Anggota Komisi XI dari Partai Nasdem, Hasbi Ansori meminta pemerintah mempercepat perumusan skema bantuan langsung tunai (BLT) agar bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan saat menjalankan protokol kesehatan.

"Saya berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah rumuskan BLT, daerah sudah lakukan pemberian BLT cuma masih parsial per kabupaten diberikan. Saya harap pemerintah pusat bersama-sama ini masalah sosial akan timbul sebab pembatasan sosial isolasi diri," katanya.

Berikut tiga kesimpulan raker antara Komisi XI DPR:

1. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri Keuangan dalam membuat kebijakan keuangan negara dalam penanganan wabah COVID-19, mitigasi dampak-dampak COVID-19 serta penyelamatan perekonomian nasional yang akan dilaporkan dan dibahas secara reguler dengan Komisi XI DPR RI.

2. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Menteri Keuangan akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabel.

3. Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, Ketua LPS menyusun peraturan pelaksanaan syarat dan ketentuan dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan dalam waktu secepatnya.